TILIK.JD — Kebakaran Depo Pertamina Plumpang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia dan belasan dilaporkan hilang. Presiden Jokowi hadir di lokasi dan minta adanya evaluasi untuk relokasi.
Sayangnya Jokowi hanya meminta relokasi, tak ada instruksi mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina yang akibat kebakaran itu membawa kerugian aset perusahaan minyak pelat merah itu.
Banyaknya korban dan kerugian di masyarakat dan Pertamina sendiri membuat politisi PKB Umar Hasibuan angkat suara. Di mengatakan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan jajaran direksi merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam insiden ini.
“Mustinya orang yg bertanggung jawab Komut dan para direksi mundur,” ungkap Umar Hasibuan dikutip dari cuitannya di Twitter, Senin (6/3/2023).
Menurut penggemar bola ini, ereka yang bertanggung jawab, tak akan mundur jika tak dipaksa. Sebanyak 19 orang meninggal tidak akan mundur kalau tidak dipaksa mundur,” ketusnya.
Dia mencontohkan Jepang. Jika insiden ini terjadi di negeri Sakura, orang yang bertanggung jawab pastinya sudah mundur.
“Kalau di Jepang gini pasti menterinya yang mundur,” kata Umar Hasibuan.
Tak hanya Gus Umar, anggota DPR RI dari PKS Mulyanto juga menyoroti Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, seharusnya Ahok bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran kilang minyak melalui evaluasi perawatan sejumlah kilang minyak.
Sebab, kata Mulyanto, sudah enam kali kebakaran kilang minyak Pertamina yang cukup besar terjadi, sejak Ahok menjabat komisaris utama.
“Ini jadi bukti bahwa Ahok memang hanya bisa marah-marah dan berkata kasar, bukan kerja dan kinerja,” kata Mulyanto.
Dia juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir (ET), bertindak membenahi Pertamina. Bahwa Erick Thohir jangan sekedar bicara, harus serius meneliti berbagai kasus kebakaran kilang yang terjadi.
Erick Thohir , perlu memberi sanksi tegas akibat kelalaian kerja dan pemeliharan fasilitas kilang minyak.
“Kalau ada pejabat atau petinggi Pertamina yang dinilai lalai atau tidak sungguh-sungguh menangani perawatan fasilitas, harus tegas diberi sanksi,” katanya.
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah juga menanggapi kinerja Ahok. Basuki Tjahaja Purnama atau BTP tidak tampak taringnya di Pertamina, karena tak berani bersikap.
“Diamnya BTP tak mengagetkan. Ia memang hanya keras untuk kelompok yang ada di bawahnya, sementara untuk yang setara ia tak banyak bicara,” tegas Dedi.
Sebab itu Dedi meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak hanya memecat Dirut Nicke Widyawati, tapi juga Komut Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama.
“BTP justru hanya jadi beban APBN atas gajinya, sementara pengawasan pada direksi sama sekali tak berdampak,” ujarnya.
“BTP selayaknya dihentikan dari kursi komisaris. BUMN seharusnya dikembalikan pada profesional, politisi sudah waktunya ditiadakan di BUMN,” pungkas Dedi. (lms)
Komentar