RAKYAT
Syamsuddin Ch Haesy
KOMENTAR

N. Syamsuddin Ch. Haesy

SEKALI sekala mari kita bicara tentang rakyat. Keluar dari frame asumsi kita tentang rakyat, sehingga dapat menegas-jelaskan presumsi kita tentang rakyat itu sendiri. Karena kita, pada ghalibnya, merupakan bagian dari rakyat. Kecuali, mereka yang kadung anti sosial, dan selalu menempatkan diri sebagai subyek aktif yang menentukan segala hal.

Rakyat bukanlah sekumpulan orang pasif, dalam bilangan yang sangat besar. Karena dalam diam, rakyat berfikir, bersuara, bersikap, dan bertindak, sebagaimana rakyat mendengar, melihat, dan bicara. Tak peduli di bangsa yang pendidikannya telah maju dan berkembang dengan pesat, di lingkungan bangsa-bangsa yang masih terbelakangpun, rakyat ‘beraksi dan bereaksi dalam diam’.

Bagi negara-negara yang memilih demokrasi sebagai pilihan sistem kenegaraannya, meski ditempatkan sebagai obyek, rakyat tetap menjadi subyek. Mereka tak hanya mempunyai hati nurani belaka, karena Tuhan juga melengkapi mereka dengan sukma dan nalar yang beraneka kualifikasi dan komposisinya.

Merekalah yang menjadi faktor utama real souvereignity, untuk menentukan pilihan-pilihan total yang menyeluruh dalam kapasitas dirinya sebagai manusia.

Ketika bangsa Perancis untuk pertamakalinya menemukan format demokrasi, mereka sampai pada pemahaman real tentang rakyat. Karenanya, ketika Montesquieu memformulasikan pemerintahan demokrasi, sejak dini dia sudah bilang: “Pemerintahan demokrasi tak akan bergerak secepat pemerintahan otokrasi ataupun oligarki.”

Dalam demokrasi, rakyat sebagai subyek, mesti didengarkan lebih awal suara dan pikirannya. Faktor musyawarah inilah, yang melebihkan demokrasi dibandingkan otokrasi dan oligarki.
Paling tidak, demokrasi mengendalikan kecenderungan hidup dan berkecambahnya kezaliman. Oleh sebab itu, demokrasi yang mendorong lahirnya revolusi, bukanlah demokrasi. Rakyat tidak bisa berontak kepada dirinya sendiri.

Adalah Mohammad Hatta, proklamator bangsa ini, yang sangat elok merumuskan hakekat rakyat. Dalam bahasanya sendiri, Hatta mengatakan, rakyat adalah kedaulatan. Subyek yang menentukan format sebuah bangsa atau negara. Karena itu, demokrasi sebagai sistem dan way of life, mesti dipahami sejak awal sebagai pemerintahan rakyat.
Rakyat memerintah dirinya sendiri, melalui sistem operating prosedure atau mekanisme kedaulatan yang disepakati bersama. Dan kedaulatan rakyat itu, dijalani melalui lembaga perwakilan, alias parlemen.

Oleh bangsa Amerika, yang belajar demokrasi kemudian, demokrasi direformulasikan sedemikian rupa. Posisi rakyat sebagai subyek ditentukan berdasarkan selera partai berkuasa. Karenanya, mereka mengenal pemakzulan. Sesuatu yang semestinya tak boleh terjadi, karena rakyat memilih langsung Presiden-nya.

Pemilihan umum sebagai tools alias perkakas demokrasi untuk memilih anggota parlemen dan Presiden – Wakil Presiden, merupakan satu-satunya penentu eksistensi rakyat sebagai subyek.

Pemilihan Umum ini juga yang banyak dipilih oleh negara-negara demokrasi kemudian, sebagai momentum strategis menentukan apa, siapa, dan bagaimana mengelola kedaulatan yang dimilikinya.
Pemilihan Umum merupakan representasi posisi dan konstelasi rakyat dalam negara, dan sering terkontaminasi oleh kepentingan sesat sesaat para penjahat yang pandai bermain muslihat.

Rakyat, menurut Mohammad Hatta, (mestinya) merupakan satu-satunya pihak yang menentukan nasibnya. Tidak saja pada pucuk pemerintahan untuk mengelola negara, melainkan juga untuk mengelola negara.  

Karena rakyat adalah subyek, maka siapapun yang sedang ‘menikmati’ diri menjadi calon wakil rakyat, kudu mafhum dan tahu diri, bahwa mereka adalah wakil rakyat dan bukan wali rakyat. Jadi, mereka harus memuliakan rakyat. •

Buncah Kepandiran Kaum Berudu

Sebelumnya

Anies Baswedan di Tengah Korban Banjir

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Imaji Sem

eCATRI

eCATRI

TAJANG

TAJANG