Chandra Purna Irawan: KPK Makin Jauh Panggang dari Api
Chandra Purna Irawan
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Ada harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin baik di bawah komisioner yang baru  dan dewan pengawas yang dibentuk.  Wapres Ma’ruf Amin pun sangat berharap banyak darinya. 

Namun menurut Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI  yang juga Sekjen LBH Pelita Umat  Chandra Purna Irawan SH MH,  KPK kini justru makin jauh panggang dari api.  

Harapan Ma’ruf Amin tentu menjadi harapan rakyat Indonesia. Namun 
 harapan tentulah harus ditunjang dengan realitas, dan regulasi yang ada. 
Sementara UU KPK  yang baru sepertinya berpotensi tidak memberikan harapan tersebut,” kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12).

BACA JUGA: 

 

Sebab, menurut pengacara umat ini,  di dalam UU KPK yang baru tidak menyebutkan komisioner KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Didalam UU KPK yang lama Pimpinan otomatis menyandang status sebagai penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut umum. Namun, kini status itu ditiadakan. 

Kedua, kata Chandra,  di dalam UU KPK yang baru terdapat Dewan Pengawas. Sementara Dewan Pengawas di dalam UU KPK Baru bukan berstatus sebagai penegak hukum.Padahal secara hukum yang dapat melakukan perintah penggeledahan, penyadapan, penyitaan itu adalah aparat penegak hukum. 

“Meski bukan penegak hukum, Dewan Pengawas justru masuk dalam proses penegakan hukum.  Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, penahanan, dll menjadi kewenangan eksklusif penegak hukum (penyidik dan penuntut umum), sementara dewan pengawas bukan penegak hukum,” beber Chandra.

Selanjutnya,  kata Chandra lagi, komisioner dan dewan pengawas di dalam UU KPK yang baru bukan penegak hukum, apabila komisioner dan dewan pengawas terlibat dalam penetapan tersangka atau memberi perintah dalam penegakan hukum, maka hampir dapat dipastikan KPK kalah jika terdakwa mengajukan praperadilan. 

”Berdasarkan itu, rasanya harapan tersebut jauh panggang dari api. Bahkan mungkin ada masyarakat yang menyatakan “Selamat Tinggal KPK” atau mungkin ada masyarakat menyatakan “KPK ‘MATI’ DITANGAN REZIM”,” pungkas  Chandra. (lna)

Penangkapan Ketua LBH Pelita Umat Cacat Prosedur dan Hukum

Sebelumnya

KPK Amankan Rp 600 Juta Terkait OTT Bupati Lampung Utara

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum