Ini Penjelasan FPI soal Khilafah Islamiyah yang Dimasalahkan Mendagri
Ketua Umum FPI KH Ahmad Sobri Lubis
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Ormas Front Pembela Islam (FPI) belum mendapat perpanjangan surat keterangan terdaftar lantaran visi misi  dalam AD/ART masih dianggap sumir.  Kalimat “Khalifah Islamiyah” menurut Mendagri Tito Karnavian belum jelas.

Menanggapi itu,  Ketua Umum FPI KH Sobri Lubis memberi penjelasan soal ‘Khilafah Islamiyah’ yang dimasalahkan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. 

Sobri menyertakan poster berisi penjelasan lengkap soal makna ‘Khilafah Islamiyah’ dalam AD/ART FPI. Istilah ‘Khilafah Islamiyah’ itu sendiri terdapat dalam Pasal 6 AD/ART FPI, yang bunyinya:

Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaaffah di bawah naungan khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da’wah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.

“Sudah terang benderang,” ujar Sobri kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Maksud dan tujuan pasal tersebut telah dijelaskan oleh Ketetapan Munas III FPI Tahun 2013 nomor: TAP/06/MNS-III/FPI/SYAWWAL/1434 H dan dituangkan dalam ART FPI. 

Menegakkan khilafah Islamiyah di zaman ini bukan dengan menghapus NKRI dan negara-negara Islam lainnya seperti Saudi, Mesir, Yaman, Turki, Pakistan, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Akan tetapi dengan mensinergikan hubungan kerja sama semua negara Islam, khususnya anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), untuk menghilangkan semua sekat yang ada di antara negara-negara tersebut.

Menurut  Sobri, ada 10 cara yang diusulkan dan diperjuangkan FPI dalam mewujudkan visi-misinya. Cara-cara yang diusulkan tersebut dari peningkatan fungsi dan peran OKI, pembentukan parlemen bersama dunia Islam, pembentukan pasar bersama dunia Islam, pembentukan pakta pertahanan bersama dunia Islam, penyatuan mata uang dunia Islam, penghapusan paspor dan visa antar-dunia Islam, kemudahan asimilasi perkawinan antar-dunia Islam, penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam, pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam, hingga pendirian mahkamah Islam internasional.

“Karenanya, FPI tetap setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika,” demikian Sobri. (lms)

Fadli Zon: Jangan Ada Stigma Reuni 212 Negatif, Mardani Ali Sera Trenyuh

Sebelumnya

Munas APPSI Berakhir, Anies Baswedan Terpilih Ketua Umum

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional