Seruan Presiden Perangi Radikalisme Menstigmatisasi dan Membangun Narasi
Chandra Purna Irawan (kiri)
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta —  Seruan Presiden Joko Widodo untuk  memerangi radikalisme dan terorisme mendapat beragam reaksi. Salah satunya datang dari Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI  dan Sekjen LBH  Pelita Umat,  Chandra Purna Irawan SH MH.

Seruan Joko Widodo itu keluar setelah insiden penusukan yang menimpa Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto  di  Alun-Alun Menes Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). 

 Msnurut Chandra,  seruan Presiden  memerangi radikalisme  dikaitkan dengan pelaku “serangan” terhadap Wiranto, tidak tepat.  Karena atas dasar apa?
 
 “Apakah sudah ada proses pembuktian bahwa pelakunya adalah terpapar radikal? Apa yang dimaksud radikal? Hingga saat ini tidak terdapat defenisi kongkrit dan/atau unsur-unsur apa saja yang dapat disebut radikal berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Chandra  dalam pernyataan tertulisnya, yang diterima  TILIK.id, Senin pagi. 
 
 Di sisi lain, kata Chandra, pelaku penusukan terhadap Wiranto yakni Syahril Alamsyah atau Alam diberitakan adalah sebagai  korban   penggusuran proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang digencarkan Presiden Joko Widodo.

“Apabila motif yang dilakukan pelaku adalah ‘sakit hati’ karena rumahnya tergusur, maka pernyataan presiden untuk memerangi radikalisme dapat dinilai pernyataan tergesa-gesa dan dapat dinilai sedang membangun narasi,” katanya. 

BACA JUGA:


Pernyataan  Presiden  terkait  memerangi radikalisme. dikhawatirkan berpotensi terjadinya stigmatisasi dan persekusi terhadap seseorang yang dinilai berseberangan karena mengkritik kebijakan pemerintah.

“Semisal terdapat mahasiswa yang di DO dengan tuduhan radikal atau terdapat dosen diberhentikan/dipecat dengan tuduhan radikal,” tembah Chandra.

BACA JUGA:

 

Indonesia, lanjut Chandra,  adalah negara hukum sehingga perlu terdapat kepastian hukum agar seseorang tidak mudah distigmatisasi dan dipersekusi. 

"Sehingga seruan 'memerangi radikalisme' yang disampaikan Presiden Jokowi sangat disayangkan karena dapat dinilai sebagai seruan yang tidak memiliki dasar hukum dikarenakan hingga saat ini tidak terdapat defenisi konkrit dan/atau unsur-unsur apa saja yang dapat disebut radikal berdasarkan peraturan perundang-undangan,"katanya

"Dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa radikal termasuk perbuatan yang dapat dipidana," tambahnya.

Dikatakan, apabila seruan Presiden misalnya “mari perangi terorisme” dan atau “mari perangi narkotika”, maka seruan tersebut memiliki dasar hukumnya. Sementara radikalisme?

Chandra kemudian mengutip  Peribahasa Melayu: ”Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya”.  Artinya  berhati-hati apabila berkata-kata ataupun menyatakan sesuatu kerana kata-kata yang sudah terkeluar sukar ditarik balik dan memberi kesan atau dampak yang buruk. (lms

Dikritik Majalah TEMPO, Anies Malah Berterima Kasih

Sebelumnya

Menteri ESDM Mengakui Banyak Proyek Energi Terbarukan Mangkrak

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional