MN FORHATI: RUU P-KS Mempermudah Runtuhnya  Keluarga
Petinggi dan Tiim Majelis Nasional FORHATI pada suatu agenda organisasi.
KOMENTAR

TILIK.id,  Jakarta — Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati  (FORHATI)  tak berhenti menyikapi dan mengkritisi Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang kontroversial itu. 

MN FORHATI lewat Sekjen Jumrana  Salikki  kembali menyoroti  beberapa pasal dalam draft UU yang dianggap produk liberal itu.  Pasal  12  tentang pelecehan seksual salah satunya. 

“Pasal ini jika dipakai akan  merambah ke dalam kehidupan keluarga yang pada akhirnya mempermudah  runtuhnya tatanan keluarga, keretakan, perselingkuhan dan bahkan perceraian,” katanya. 

Jumrana  mengatakan, MN FORHATI  juga sudah menyampailkan masalah ini ke berbagai pihak, termasuk  dalam diskusi bertema RUU PKS;  Berfaedakah untuk Perempuan Indonesia? yang digelar  Komunitas Jurnalis Hijaber (KJB) di Perpustakaan Nasional Jakarta  pekan lalu. 

BACA JUGA:


Dalam diskusi hadir pula sebagai nara sumber antara lain: Vido Suprana (MUI), Budi Wahyuni (Komnas Perempuan) dan Rika Rosvianti (aktifis perempuan). 

Dalam diskusi, Jumrana menguraikan isi pasal 12  tersebut.  Yaitu, bahwa pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf a adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

“Penjelasan pasal 12 ayat (1)  yang dimaksud dengan ‘tindakan fisik’ antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk, dada, payudara, pantat dan rambut,” kata Jumrana.

Lalu yang dimaksud tindakan non fisik meliputi —namun tidak terbatas pada:
a. Siulan, kedipan mata;
b. Gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
c. Ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang;
d. Mempertunjukkan materi-materi fornografi; dan
E. Memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.

“Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung atau melalui isyarat tertentu,” katanya.

Jumrana menanyakan, bagaimana penerapannya bagi suami-isteri  
 dalam ikatan perkawinan sah?  Colekan, siulan, sentuhan bahkan rogohan secara sengaja yang dilakukan suami terhadap isterinya juga diatur.  Ini juga akan bermasalah kelak. 
 
 “Bagimana jika hal tersebut  adalah bagian cara atau trik suami dalam membangun suasana romantis dalam rumah tangga. Menggoda isteri sampai sewot, dll,  tentu hal ini akan mempermudah rapuh dan runtuhnya tatanan kehidupan rumah tangga,” katanya. 
 
 Dari pasal ini saja bepotensi menimbulkan masalah dalam ikatan suami istri.  “Akan seperti apa nasib keluarga Indonesia ke depan?” tandas Jumrana.

Menurut Jumrana,  keluarga kuat akan melahirkan generasi cerdas, agamais dan tangguh. 

Budi Wahyuni dari Komnas perempuan membantah apa yang dikatakan Jumrana Salikki. Bahwa persepsi pasal itu tidak masuk dalam ranah keluarga. Kemudian Budi dan Rika Rosvianti lebih banyak mengangkat kasus per kasus korban kekerasan seksual yang memerlukan payung hukum  RUU PKS.

Namun Jumrana menegaskan  pelecehan seksual termasuk dalam kehidupan rumah tangga.  “ Ini buktinya ada bu. Masuk dalam kehidupan rumah tangga,” tegas Jumrana memperlihatkan catatannya. 

Sebagai  pihak yang kontra   dalam menyikapi RUU PKS adalah bagian dari tanggung jawab sebagai anak bangsa, ibu sekaligus aktifis untuk bersuara jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. 

Kontra bukan berarti  tidak empati terhadap korban, justru  kaum perempuan  adalah bagian dari korban. 

“Untuk itu kita berupaya memperbaiki  termasuk merevisi judul yang awalnya kami ajukan RUU Kejahatan Seksual tapi ternyata harus direvisi lagi antara lain menjadi RUU Tindak Pidana  Seksual  atau Pemberantasan Tindak Pidana  Seksual  supaya cakupannya lebih luas, menjadi payung hukum bagi perempuan dan anak. Perbaikannya pun harus melibatkan selain pakar hukum, juga pakar agama dan pakar budaya,” tegas Jumrana.

Vido Suprana (MUI) lebih banyak menyoroti naskah  akademik berbasis feminis dan gender, yang tidak sesuai dengan Pancasila pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi di Indonesia ini mayoratas penduduknya adalah muslim. 

Feminisme itu, kata dia,   bertentangan dengan ajaran Islam. Vido bahkan menegaskan   RUU PKS ini tidak perlu, apalagi RUU ini akan keluar dari induknya  KUHP. 

“Ada apa? Justeru yang harus diperkuat adalah KUHP itu sendiri,” katanya. (lms)

Seruan Presiden Perangi Radikalisme Menstigmatisasi dan Membangun Narasi

Sebelumnya

Ini Sebagian Cacian terhadap Arteria Dahlan di Medsos

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional