Khawatir Jadi Subordinat Pemerintah, Din Tolak Revisi UU KPK
Din Syamsuddin
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Polemik dan pro kontra revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir.  Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin pun angkat suara. Din melihat dampak lebih jauh jika UU KPK direvisi.

Dalam keterangannya pada Senin, Din menyatakan menolak revisi UU KPK jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya menolak jika UU revisi tentang KPK tersebut melemahkan KPK dengan mengurangi fungsi dan tugas KPK,” kata Din kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Apalagi, kata dia, jika UU Revisi yang disetujui unsur legislatif dan eksekutif tersebut memberi peluang bagi intervensi pemerintah. Din khawatir  regulasi itu menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah.

Jika itu yang terjadi, lanjut dia, maka revisi tersebut harus ditolak. Hal demikian, jika terjadi, sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu setiap pihak mendambakan KPK bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, imparsial serta independen dalam memberantas korupsi.

Di sisi lain, Din mendukung jika revisi UU KPK itu menguatkan tugas dan fungsi komisi antirasuah tersebut.

“Tentu saya bersetuju dengan adanya UU Revisi tentang KPK selama UU tersebut memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela,”  katanya. (lms

Seruan Presiden Perangi Radikalisme Menstigmatisasi dan Membangun Narasi

Sebelumnya

Ini Sebagian Cacian terhadap Arteria Dahlan di Medsos

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional