PP Muhammadiyah Sebut Ada Sponsor Besar di Balik RUU Pertanahan
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Rancangan Undang-Undang Pertanahan tengah digodok oleh  DPR. Tak banyak yang tahu perubahan apa yang ada dala draft UU itu. Namun dalam konferensi pers  yang digelar oleh PP Muhammadiyah terungkap bahwa napas dari UU itu bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, RUU Pertanahan ini seperti kejar tayang juga. setelah Presiden memutuskan akan memindahkan ibu kota RI ke Kalimantan Timur.  Di ibu kota baru nanti masalah pertanahan menjadi krusial. 

“Kita curigai dikebut karena pemindahan Ibu Kota. Saya yakin ini ada sponsor besar. Dan di sinilah anggota DPR mendapat duit banyak,” kata Muchtar Luthfi, Penasehat Majelis Hukum PP Muhammadiyah dalam konferensi pers RUU Pertanahan di Kantor PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Dikatakan, draft RUU Pertanahan kental bernuansa kolonial, tidak demokratis dan jauh lebih buruk dari UU Nomor 5 Tahun 1960.

“Presiden nantinya dapat mengurus peraturan tanah melalui Perpres, nuansanya kolonial sekali seperti jabatan Gubernur Jenderal Van der Capellen. Melalui domein verklaring status setiap tanah dan bangunan yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya menjadi milik negara,” ujar Muchtar.

Sementara itu, Sekjen  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika mengatakan, RUU Pertanahan sudah bermasalah sejak dalam prosesnya yang tertutup dan tidak adanya konsultasi publik yang memadai dan akomodatif. 

Selain terkesan pengerjaannya yang kejar tayang, menurut Dewi, upaya keadilan sosial dalam Draft RUU sama sekali tidak tercipta bahkan hak bagi masyarakat adat, petani yang mengalami konflik dengan pemilik usaha besar juga tidak tercakup.

Draft terakhir sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, RUU ini keluar dari jiwa Pancasila dan sangat nyata buruk jika dijalankan ke depan karena memberikan karpet yang lebih luas bagi kapital besar untuk pemilikan tanah dengan jumlah yang sangat besar.

“Bahkan di RUU ini diatur pemutihan pelanggaran. Kami masyarakat sipil, guru besar, pakar meminta Ketua Panja, DPR, Presiden membatalkan ini,” tegasnya

Penetapan RUU Pertanahan rencananya akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 September mendatang. Karena itu, kata Dewi, para pakar hukum, aktivis lingkungan, serikat adat, tani, hingga lembaga masyarakat mendesak agar RUU tersebut dibatalkan.

“Karena alih-alih memenuhi rasa keadilan masyarakat kecil, draft RUU tersebut justru malah menyiratkan perlindungan pada pemilik modal besar semata,” pungkasnya. (lms)

Seruan Presiden Perangi Radikalisme Menstigmatisasi dan Membangun Narasi

Sebelumnya

Ini Sebagian Cacian terhadap Arteria Dahlan di Medsos

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional