Presiden BJ Habibie dan Pelajaran Demokrasi dari Kalibata
KOMENTAR

Bung Sèm

ALLAHYARHAM  Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia (RI) yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pertama kali.

Beliau dimakamkan, Kamis (12/9/19), persis di sebelah pusara mendiang Ibu Negara Ainun Habibie, yang teramat dicintainya.

Cinta, sebagaimana makna namanya, yang memungkinkan beliau menjadi pionir pemakaman jenazahnya di situ.

InsyaAllah, kelak para putera terbaik yang pernah menjabat Presiden Republik Indonesia, akan dimakamkan di situ.

Tiga Presiden lainnya: Soekarno, Soeharto, dan Abdurrachman Wahid di makamkan di tempat lain. Presiden RI Pertama dimakamkan di Blitar; Presiden RI Kedua dimakamkan di Astana Giribangun; Presiden RI Keempat dimakamkan di Tebuireng - Jombang.

Sembilan tahun, allahyarham BJ Habibie menyambangi makam Bu Ainun dan membangunkan kesadaran kita tentang cinta sejati seorang kekasih kepada kekasihnya, seorang suami kepada isterinya.

Itulah salah satu pelajaran utama bagi kita tentang bagaimana seorang insan dan sekaligus pemimpin, konsisten dengan komitmen dan konsekuen memelihara komitmen. Sebagaimana, selama dua dasawarsa (1999-2019) beliau konsisten dan konsekuen menjalani sikap demokratis seorang negarawan secara nyata.

Khasnya, komitmen pada prinsip ekuitas - ekualitas, kosmopolit dan egaliter, sebagaimana beliau memadu-harmoni realisme dan romantisme, mewujudkan secara nyata kompatibilitas nasionalisme religius, demokrasi dan Islam, modernisma dan tradisionalisma,  yang sangat indah.

Allahyarham BJ Habibie yang telah memberikan contoh tentang indahnya hakikat, “sebersih-bersih tauhid, ilmu pengetahuan, dan siasat,” yang dicetuskan Guru Bangsa HOS Tjokroaminoto, itu juga menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana berkhidmat kepada bangsa.

Terutama dalam menjaga kontinuitas perjuangan dan pengabdian kebangsaan secara kontemporer, mulai dari perjuangan para pendiri Republik, Proklamator Kemerdekaan RI, dan Presiden-Presiden sebelumnya. Sekaligus taat asas pada sistem ketatanegaraan yang mereka pilih.

Presiden BJ Habibie, selama 15 bulan menjabat Presiden Republik Indonesia, tak hanya menunjukkan, bahwa lebih dari 30 abad terakhir manusia berkesperimen tentang demokrasi, dan selama dua abad terakhir mempraktikannya secara eksklusif dengan mengadakan pemilihan.

Beliau menjadi pionir dan membuka ruang bagi kita untuk kemudian berfikir ulang tentang prinsip musyawarah mufakat, melalui proses pemilihan Presiden - Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sekaligus memberi peluang bagi para petinggi, politisi, akademisi, dan sedikit pemimpin bangsa ini, untuk membuktikan anggapan kolektif, bahwa pemilihan langsung Presiden/Wakil Presiden melalui Pemilihan Umum sebagai satu-satunya metode yang valid.

Kendati faktanya kemudian menunjukkan, bahwa kekuatan kebiasaan (politic behavior) berperan dalam proses demokrasi, itu. Terutama, karena ada   alasan yang lebih sederhana, berdasarkan fakta bahwa pemilihan umum telah berjalan cukup baik selama dua abad terakhir. Terlepas dari sejumlah hasil yang sangat buruk, mereka seringkali membuat demokrasi menjadi mungkin (Reybrouck, 2016).

Apalagi, pemilihan umum berasal dari konteks yang sama sekali berbeda dari fungsi demokrasi mutakhir. Ketika praktik pemilihan umum kini, berbeda dengan kali pertama pemilihan umum diusulkan para pendukung Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, sebagai cara belajar “kehendak rakyat,” ketika belum ada partai politik, tidak ada undang-undang tentang waralaba universal, tidak ada media massa komersial, dan tidak ada internet. Bahkan, ketika belum ada demokrasi perwakilan yang dikenal dalam sistem penyelenggaraan negara kemudian.

Peristiwa pelecehan terhadap diri beliau sebagai Presiden oleh sebagian wakil rakyat yang kurang akalbudi, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999, menunjukkan, bahwa Pemilihan Umum, seperti pandangan Reybrouck, merupakan bahan bakar fosil dari politik.

Presiden BJ Habibie dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah memberikan pelajaran penting tentang perubahan dinamis sikap dan pandangan politik, mereka yang menyandang label sebagai kaum demokrat.

Presiden BJ Habibie dan kemudian Presiden SBY, telah membuktikan, di belakang hari, tidak mudah memelihara konsisten terhadap komitmen kebangsaan berbasis demokrasi.

Mereka yang dulu memberi dorongan besar pada demokrasi, belakangan hari ternyata, mereka juga yang menyebabkan masalah besar diri dan bangsanya sendiri. Karenanya, kemudian berkembang pandangan, jika kita tidak segera mempertimbangkan kembali sifat ‘bahan bakar’ demokrasi kita, krisis sistemik sudah menunggu.

Reybrouck berpandangan, “Jika kita berpegang teguh pada gagasan demokrasi yang mengurangi maknanya pada pemungutan suara dalam pemilihan umum dan referendum, pada saat terjadi kelesuan ekonomi, kita akan merusak proses demokrasi.”

Dalam berbagai pandangannya, dengan pemikiran tentang demokrasi sebagai cara mewujudkan harmoni kebangsaan, dilandasi sikap egaliter dan kosmopolit yang mengemuka, Presiden BJ Habibie mengingatkan banyak hal.

Salah satunya adalah lintas panjang sejarah praktik demokrasi itu sendiri. Setidaknya, pada tahun-tahun setelah perang dunia kedua, kala demokrasi barat didominasi oleh partai-partai besar, dan mereka memegang menggenggam struktur negara.

Melalui jaringan organisasi perantara, termasuk berbagai organisasi petani, nelayan, buruh, perusahaan dan media partai, mereka berhasil menjadi dekat dengan kehidupan masing-masing warga negara. Ini menghasilkan sistem yang sangat stabil, dengan loyalitas partai yang hebat dan perilaku pemilihan yang dapat diprediksi.

Situasi itu berubah pada dekade 1980-an dan 1990-an, ketika wacana semakin dibentuk oleh pasar bebas.

Ketika Presiden BJ Habibie memulai era kebebasan pers, koran partai menghilang atau dibeli oleh keprihatinan industriawan media, para brodkaster komersial dan bahkan penggerak penyiaran publik, memasuki lapangan baru dan mengadopsi pemikiran pasar.

Persis seperti dikemukakan Raybrouck, kebiasaan baru muncul, yaitu melihat, membaca, dan mendengarkan informasi tentang angka-angka menjadi lebih penting dari narasi. Indeks harga saham harian lebih menarik perhatian dari opini publik.

Media massa komersial muncul sebagai pembangun paling penting dari konsensus sosial, ketika masyarakat sipil yang terorganisir kehilangan landasan. Konsekuensinya dapat diprediksi, rakyat menjadi konsumen lahap media, termasuk media sosial. Dan pemilihan umum menjadi ajang yang menawarkan kecemasan dan menghantarkan ancaman berbahaya. Misalnya, ancaman friksi dan konflik sosial yang dapat menggoyahkan persatuan nasional. 

Pemilihan Umum mengubah media, termasuk media sosial, sebagai ajang pertempuran partai politik dan kelompok kepentingan untuk merebut pilihan rakyat. Bukan sepenuhnya hati nurani dan daulat rakyat.

Situasi ini yang mengusik Colin Crouch, sosiolog Inggris dengan istilah ‘pasca demokrasi.’  Terutama, ketika politik berubah menjadi panggung soap opera, dan politisi atau partai politik paling populer yang akan mengubah skenarionya.

Di pusaranya yang sederhana di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang sama dengan makam lainnya, termasuk makam Pahlawan Tak Dikenal, semua gambaran situasi politik, itu melintas. Dan kita masih harus menghadapinya sebagai tantangan.

Khasnya dalam mewujudkan apa yang telah dicontohkannya, berpolitik dengan akalbudi dengan spirit kebangsaan negarawan. Kita memang harus menghadapi banyak tantangan, utamanya: menghidupkan prinsip ekuitas ekualitas proporsional dalam laku hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa secara beradab.

Presiden BJ Habibie telah memulai praktik demokrasi akalbudi, adalah tugas kita mewujudkan demokrasi beradab.|

Anies Perlu Terus Menulis dan Berpidato

Sebelumnya

PERAHU KAHMI

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Imaji Sem

SELASIH

SELASIH