IAIN Kendari Kaluarkan Siaran Pers, Ini Tanggapan Pengacara Hikma Sanggala
Chandra Purna Irawan mendampingi kliennya saat melapor ke Komnas HAM.
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Kasus pemecatan Hikma Sanggala, mahasiswa IAIN Kendari, oleh kampusnya terus bergulir. Setelah Hikma dan Pengacara dari LBH Pelita Umat melapor ke Komnas HAM, hari ini   IAIN Kendari  mengeluarkan siaran pers tentang pemberhentian Hikma.

Siaran pers IAIN Kendari yang diteken Rektor Faizah binti Awad itu lantas dikaji tim kuasa hukum Hikma Sanggala. Dan  pengacara Chandra Purna Irawan SH MH menjawab dengan argumen-argumen kualitatif. 


Dikatakan, penjelasan-penjelasan IAIN Kendari itu justru mengulang tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada Hima Sanggala.

“Patut diduga klien kami “dibidik” sejak lama dikarenakan klien kami aktif melakukan dakwah dikampus. Jal mana dapat dilihat dari Bab V pasal 15 yang terkait aliran sesat, radikalisme dan ormas terlarang yang baru ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2019,” kata Chandra kepada TILIK.id, Senin.

Menurutnya. Rektor IAIN Kendari menetapkan Peraturan Revisi yaitu Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari.

“Klien kami pernah mendapatkan skorsing 1 (satu) semester tahun 2017, tetapi bukan dikarenakan melakukan provokasi dan tindakan mencemarkan nama baik IAN Kendari.  Ini dapat dinilai sebagai bentuk kebohongan nyata  yang dilakukan oleh Rektor IAIN Kendari melalui Press Release,” kata Chandra. 

Dikatakan,  berdasarkan berita acara hasil Rapat Senat tertanggal 3 Oktober 2017, dengan agenda acara pada pokoknya bahwa Hikma Sanggala diberikan Sanksi dikarenakan terlibat aktivitas HTI.

“Apabila memang betul klien kami mengaji di HTI, Apakah itu kesalahan atau kejahatan atau pelanggaran? Terkait organisasi dakwah HTI, tidak ada satupun keputusan Pemerintah, Putusan Pengadilan, dan norma Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyatakan organisasi dakwah HTI sebagai ormas terlarang,” ungkap Chandra.

Organisasi dakwah HTI hanyalah dicabut status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) saja. HTI adalah organisasi dakwah yang menyampaikan risalah langit yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW disampaikan secara damai tanpa kekerasan.

 Chandra pun minta penjelasan apa yang dimaksud paham bertentangan dengan Pancasila? Tafsir Pancasila siapa yang digunakan? tafsir Pancasila bagaimana yang diterapkan? 
 
 “Jangan sampai Pancasila dijadikan alat legitimasi untuk memukul pihak-pihak yang tidak disukai Rektor atau dijadikan alat legitimasi untuk memberikan sanksi sedang hingga menerapkan sanksi DO terhadap mahasiswa,” tambahnya.
 
Organisasi terlarang yang dimaksud itu apa? Karena organisasi yang nyata dan memiliki dasar hukum sebagai organisasi terlarang di Indonesia hanya 1 (satu) yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

“Di dalam press release dinyatakan bahwa Hikma Sanggala tidak sepenuhnya berprestasi. Atas dasar apa pernyataan Rektor tersebut keluar? Nyatanya berdasarkan berkas-berkas bahwa klien kami adalah mahasiswa berprestasi dengan nilai 3.60, 3.91, 3.74, 3.74, 3.70, 3.67, 3.67, 3.68 dan bahkan pernah mendapatkan Piagam Sertipikat Penghargaan Sebagai Mahasiswa Dengan IPK Terbaik se-fakultas,” kata Chandra.

Begitupula dengan nilai KKN mendapatkan predikat A. Beberapa hari yang lalu diduga Akun resmi IAIN Kendari mengeluarkan pernyataan bahwa Hikma Sanggala menolak program penyuluhan saat KKN. Padahal nilai KKN Hikma Sanggala adalah nilai A. (lma)

Ini Catatan Geisz setelah Ancol Meraih Penghargaan

Sebelumnya

Pengungsi di Jayapura Dapat Bantuan LPG dan Sembako dari Pertamina

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News