Rakornas  di Balikpapan Tegaskan Lagi Posisi KAHMI soal Kepemimpinan HMI
Sambutan Koordinator Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva
KOMENTAR

TILIK.id, Balikpapan – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  ke-2 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)  di Balikpapan dibuka secara resmi pada Jumat pagi (30/8/2019). Rakornas dihadiri tamu undangan antara lain Akbar Tandjung, Gubernur Kaltim Isran Noor, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Walikota Balikpapan Rizal Effendi. 

Rakornas diikuti 850-an lebih peserta dari pengurus KAHMI daerah dan wilayah serta MN FORHATI daerah maupun wilayah dari seluruh Indonesia. 

Yang menarik dari pembukaan itu adalah pernyataan Koordinator Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva terkait  dualisme kepengurusan PB HMI yang masih mengganggu sampai saat ini. 

 BACA JUGA: Rapat Harian PB HMI Sahkan Pemecatan Ketua Umum Saddam Al Jihad

Hamdan mengatakan, MN KAHMI sempat bingung bagaimana memposisikan diri terhadap dualisme kepengurusan PB HMI. Namun setelah ada penjelasan dari MPK PB HMI, MN KAHMI akhirnya hanya mengakui PB HMI di  bawah Plt Arya Kharisma Hardy. 
 
 Seperti diketahui, kepemimpinan Ketua Umum  PB HMI Saddam Al Jihad diberhentikan setelah MPK bersidang dan merekomendasikan kepada PB HMI untuk menonaktifkan Saddam dan mengangkat Pj Ketua Umum Arya Kharisma Hardy. 
 
 BACA JUGA: Video MPK Lengserkan Ketua Umum PB HMI Saddam Al-Jihad

Meski sudah resmi dan sah secara konstitusi diberhentikan, Saddam  menolak keputusan tersebut. Dia masih terus membawa-bawa status sebagai Ketua Umum PB HMI sampai saat ini. Saddam bahkan masih ke daerah-daerah untuk melantik atau menghadiri kegiatan HMI. 
 
  Akibatnya alumni HMI dibuat bingung, MN KAHMI dalam posisi dilema.  Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, keputusan yang diambil adalah dalam rangka penyelamatan organisasi.

“Jujur KAHMI sempat bingung memposisikan diri saat itu. Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, kami menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi dan kita harus dukung itu,”  kata Hamdan Zoelva.

Karena itu, posisi KAHMI saat ini hanya mengakui PB HMI dalam kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum. Selanjutnya MN KAHMI meminta kepada kepengurusan di daerah dan wilayah seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI diluar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum.

“Kami meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI diluar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.  (lms)

Mahasiswa Demo DPR Sampai Malam

Sebelumnya

PHE Update Berkala Penanganan Insiden Sumur YYA

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional