Rakornas II FORHATI Berlangsung di Balikpapan
Korpres MN FORHATI Hj Hanifah Husein di tengah-tengah peserta Rakornas II FORHATI di Balikpapan, Jumat (30/8/2019).
KOMENTAR

TILIK.id, Balikpapan — Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) ke-2 Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) pagi tadi, Jumat (30/8/2019), dibuka. Rakornas ormas perempuan alumni HMI ini digelar di Grand Tiga Mustika Balikpapan Kalimantan Timur. 

Kordinator Presidium Majelis Nasional FORHATI Hj Hanifah Husein membuka Rakernas bertema  “Ketahanan Keluarga: Menciptakan Generasi Bangsa Berkarakter”.  Ada 300-an pengurus daerah dan wilayah dari seluruh Indonesia hadir dalam pembukaan tersebut.

Rakornas II FORHATI mengagendakan pembahasan-pembahasan  dan evaluasi program kerja. Namun yang lebih penting adalah kesamaan langkah untuk mencapai tujuan organisasi.

Korpres Hanifah Husein dalam sambutannya mengatakan, Rakornas II FORHATI digelar untuk memenuhi tuntutan konstitusi organisasi dan merupakan kesinambungan dari Rakornas I di Jambi.

“FORHATI sebagai organisasi perempuan  alumni HMI Wati adalah bagian integral dari kesatuan bangsa Indonesia. FORHATI berkomitmen untuk hadir memberikan kontribusi tanpa mengabaiakan kritik konstruktif demi kamajuan bangsa,” kata Hanifah.

Peran kontributif FORHATI, kata Hanifah, tertuang dalam program-program yang lahir dari kajian, pertemuan dan analisis terhadap dinamika bangsa.  Program-program itu memadukan program fisik dan pemikiran.

“Antara lain turun langsung ke daerah-daerah bencana gempa bumi dan tsunami di Mataram NTB, Palu, dan Donggala di Sulawesi Tengah, dan Tanjung Lesung di Banten,” kata Hanifah.

Selain program lapangan itu, tambah Hanifah, MN FORHATI juga berkontribusi pemikiran setelah melakukan serangkaian kajian, seminar, lokakarya, dan lainnya.

Salah satu kajian MN FORHATI adalah partisipasi korektif terhadap  Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual atau UU P-KS.  Hasil kajian telah disampaikan kepada Fraksi-fraksi DPR dan pimpinan DPR. 

Hanifah juga mengatakan, MN FORHATI juga mencermati dengan seksama rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. 

“Kami juga mengkaji dinamika pemikiran yang berkembang, bahwa pemindahan ibu kota hendaknya didahului kajian secara komprehensif, transparan dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada,” kata Hanifah. 

Sebab, pemindahan ibu kota bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. 
Pemindahan ibu kota bukan hanya domain eksekutif, tapi juga legislatif. Membutuhkan anggaran besar, sementara masalah ekonomi nasional makin terasa berat.

Pemindahan pusat pemerintahan juga mengikutsertakan perpindahan aparat negara, aparat sipil birokrasi dengan pegawai negeri-nya.  Komposisi ASN dari kalangan perempuan juga cukup signifikan, sehingga budaya dan realitas sosial kaum perempuan pun harus menjadi pertimbangan. 

“Sedangkan masalah ancaman disintegrasi bangsa dari Papua, FORHATI berharap pamerintah pusat fokus dan serius menangani persoalan dengan pendekatan persuasif, adil, dan transparan. Kita tidak ingin perempuan dan anak-anak menjadi korban di sana,” kata Hanifah. (lms)

Mahasiswa Demo DPR Sampai Malam

Sebelumnya

PHE Update Berkala Penanganan Insiden Sumur YYA

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional