Mardani Ali Sera Tantang Jokowi Patuhi Prosedur Pemindahan Ibu Kota
Mardani Ali Sera
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menantang pemerintah, khususnya Presiden Jokowi untuk bersama-sama membahas secara terbuka pemindahan ibu kota RI.

Tantangan Mardani itu disampaikan lewat akun medsosnya, Selasa. Dia mengajak Jokowi tidak jalan sendiri, karena pemindahan ibu kota bukan domain eksekutif belaka, tapi juga legislatif. Pemindahan ibu kota harus memiliki payung hukum dan dibabas bersama. 

 “Bismillah, hari ini (26/8) baru saja Pak Jokowi menyampaikan letak Ibu Kota Negara kita yang baru. Izin saya menyampaikan beberapa pendapat atas keputusan tsb. Krn menyangkut Komisi 2 juga,” kata Mardani. 

Dikatakan, sebagai seorang Kepala Negara, tentu Pak Jokowi mengetahui perlunya menempuh prosedur yang benar. Pemindahan Ibu kota bukan hanya domain eksekutif, melainkan wajib melibatkan legislatif. Karena harus ditetapkan melalui UU, bukan hanya ucapan Presiden.

“Setidaknya silahkan mengirimkan naskah akademis sampai landasan yuridis dan ekonomi lainnya untuk   sama-sama kita bahas. Semua bisa kita diskusikan dengan   berbasis argumentasi ilmiah dan pertimbangan kepentingan nasional di dalamnya,” katanya.

Ibukota Negara itu, tambah Mardani Ali Sera, milik negara, dan kedaulatan negara berada di tangan rakyat (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2), bukan hanya di Presiden. 

“Ide pemindahan ibukota ini berdampak pada kedaulatan, karena itu harus dibahas serius dengan rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat,” beber Mardani lagi.

 Dikatakan, konstitusi kita juga mengamanatkan agar pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1). 

Menurut legislator PKS ini, pemindahan Ibukota  ini melibatkan anggaran yang besar (Rp. 466 Trilyun). Harus dipastikan apakah dana sebesar itu berdampak pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau tidak di tengah situasi ekonomi bangsa yang sedang sulit. 

Semuanya harus dibahas terbuka, serius, dan komprehensif bersama DPR. Jika pembahasan memutuskan dapat membawa manfaat besar bagi kemakmuran rakyat, kita siap menerima. Tapi jika hasil penilaian membawa banyak dampak mudharat, tentu kita akan tolak.

 “Maka dari itu, daripada kita sama2 berandai, ayo Pak Jokowi kita sama2 membahas usulan tersebut di DPR dengan serius dan sesuai prosedur. Terimakasih,” kata Mardani. (lms)

Tulisan Mochamad Toha Kembali Viral dan Jadi Polemik

Sebelumnya

Ini Kisah Tiga Bersaudara Merebut Tiga Kursi DPRD Banten

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Politik