DKI Menuju  Provinsi Rendah Karbon
FGD di Kantor Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).
KOMENTAR

TILIK.id, Jakarta — Salah satu program Pemprov DKI Jakarta di bidang energi dan termasu  lingkungan hidup adalah menjadikan ibu kota menjadi provinsi rendah karbon. 

Sebagai rangkaian itu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI menggandeng pakar-pakar dari Perkumpulan UMA untuk bekerjasama untuk mewujudkan program itu.

Hari ini,  Kantor Dinas Perindustrian dan Energi DKI,   bersama  Perkumpulan UMA menggelar  Forum Group Discussion (FGD).  FGD digelar sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan dengan Gubernur dan Instansi terkait dalam dua bulan terakhir. 

Hadir sebagai pembicara utama dalam FGD bertema Upaya Menuju Provinsi Rendah Karbon itu adalah Dr Ir Surya Darma, pakar energi terbarukan dari UMA yang juga Ketua METI (Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia), pakar energi dari UI Riwandi Sihombing. 

FGD dibuka Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Ricki Marojahan Mulia dan dihadiri sejumlah staf dinas dan pengurus Perkumpulan UMA seperti Ketua Ir Tigor Sihite, Asnawi Hamid, Ambia A Boestam, Ir Lilik Muflihun, Jumrana Salikki, dan Syahrir Lantoni. 

BACA JUGA: DKI Dapat Kehormatan Jadi Tuan Rumah C40 Cities Climate Action se-Asia Tenggara

DKI Jakarta dalam dua bulan terakhir menjadi sorotan akibat tingginya polusi udara.  Namun Gubernur Anies Baswedan sudah mengintegrasikan kebijakannya dengan menginstruksikan perluasan pemberlakuan ganjil genap, menjajaki penggunaan kendaraan elektrik, dan penggunaan listrik energi matahari di gedung-gedung pemerintahan DKI.

BACA JUGA: Ketua METI: Kebijakan Anies Baswedan Diapresiasi Dunia

Menurut Surya Darma, polusi udara di DKI tak hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor, tapi juga dari pembangkit listrik yang menggunakan energi batubara.  Pada saat padam listrik di Jawa, udara Jakarta selama dua hari itu justru bersih. 

“Karena itu, penggunaan energi baru sudah mutlak untuk dilakukan. Orientasi program yang terbaik adalah DKI Jakarta Menuju Provinsi Rendah Karbon,” katanya. 

Dikatakan, total emisi gas rumah kaca (GRK)  di DKI Jakarta 66.18 juta tCO per tahun. Sedangkan kondisi transportasi di Jabodetabek tahun 2016 adalah 39.3 juta BOE per tahun. Untuk 2020 naik menjadi 48.7 juta BOE per tahun.

“Angka ini  cukup tinggi sehingga harus ada gerakan untuk mengurangi efek rumah kaca ini,” katanya. 

Sementara itu Riwandi Sihombing berbarap ada political will dari pemangku jabatan untuk mengurangi gas rumah kaca itu. Masalahnya bahwa kesadaran masyarakat belum ada untuk lingkungan sehat. Apa kita mau kedepan kita harus pakai masker oksigen kemana-mana?

“Di negara lain, kesadaran untuk menjaga lingkungan makin besar. Di Jepang, di atap bangunan,  sudah dibuat penghijuan. Kita, bagaimana pun metodenya, gerakan mengurangi emisi karbon harus dilakukan,” katanya. (lms)

Pemprov DKI Kirim 65 Satgas Karhutla, Dilepas Gubernur Anies di Monas

Sebelumnya

Anies Berkomitmen Tinggi Kembangkan Budaya Betawi dan Setu Babakan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Jabodetabek