Ini Ancaman Keras Pekerja Pertamina  atas Rencana Pelepasan Bisnis LNG
Pimpinan FSPPB menyampaikan pernyataan sikapnya di Balikpapan, Semin (29/7/2019).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Rencana Partamina melepas bisnis LNG ke Perusahaan Gas Negara (PGN) ditentang keras oleh serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam  Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Penentangan itu dilakukan dengan cara aksi keprihatinan  di depan kantor besar Pertamina Balikpapan, Senin (29/7/2019).

Mereka menuntut pemerintah RI dapat mempertahankan bisnis LNG pada Pertamina yang keuntungannya 100 persen untuk kemakmuran rakyat di mana saham 200 persen milik negara.

Selain itu, para pekerja pertamina ini juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala upaya peralihan proses LNG yang dilakukan melalui Holding migas ke PGN karena menyebabkan potensi kerugian negara.

Ketua FSPPB di Balikpapan Mugiyanto mengatakan, Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar kelima setelah Qatar, Malaysia, Australia, dan Nigeria.

Kapasitas kilang LNG indonesia sebesar 28,7 MTPA yang artinya masih ada potensi untuk meningkatkan penjualan dari hasil produksi, baik untuk domestik ataupun pasar eksport.

“Jadi, kami meminta pemerintah dapat mempertahankan bisnis LNG ini untuk tetap menjaga kedaulatan energi nasional,” tegas Mugiyanto.

Dia mengatakan, aksi yang dilakukan adalah aksi keprihatinan kepada pemerintas atas rencana pelepasan bisnis LNG kepada PGN.  Kenapa prihatim? Karena di PGN Pertamina hanya memegang 56,9 persen saham, sedangkan 43,04 persen adalah saham publik di mana saham publik itu adalah milik asing dan swasta. 

“Apabila bisnis LNG ini yang sudah 50 tahun dipegang oleh Pertamina dilepaskan kepada mereka, maka kita negara Indonesia akan kehilangan pemasukan keuntungan yang 100 persen hanya masuk 50 persen,” kata Mugiyanto. 

Karena itu, FSPPB menuntut pemerintah membatalkan pelepasan ini agar semua kebijakan pertamina tetap menjadi BUMN milik negara dan tetap menjadi pemain LNG.

“Kedua, kami FSPPB akan tetap berjuang sampai benar-benar pemerintah cq menteri ESDM dan menteri BUMN untuk tetap memberikan bisnis  LNG ini ke Pertamina,” katanya.

Jika aksi ini tidak didengarkan pemerintah, maka Agustus minggu pertama akan masuk Jakarta membawa ribuan orang dari seluruh serikat pekerja dari 19 serikat pekerja di bawah FSPPB. 

 “Aksi mogok adalah aksi terakhir sampai akhir tahun 2019. Apabila bisnis LNG ini tetap dilepaskan ke PGN maka kami akan mogok nasional,” katanya. 
 
 Jika mogok, katanya, kami menghentikan proses produksi, mogok distribusi BBM, apabila negara ini tidak juga mendengarkan tuntutan pekerja Pertamina.
 
 “Tidak pihak lain yang melawan kezoliman pemerintah  ini kecuali serikat pekerja, di mana serikat pekerja ada di depan,” katanya. 
 
 Tak hanya melakukan penolakan peralihan bisnis LNG ke PGN, para pekerja pertamina ini juga mendesak pemerintah membatalkan keputusan perpanjangan kontrak kerjasama wilayah kerja blok Corridor kepada ConocoPhillips dan memberikan 100 persen hak pengelolaannya kepada PT Pertamina. 

“Kita juga ingin blok Corridor ini dapat dikelola oleh Pertamina, seperti blok-blok lain yang sudah diambil alih pertamina 100 persen,” tegas Mugiyanto.

Mugiyanto menambahkan, pihaknya juga menuntut Kementerian BUMN segera mengganti Direktur Utama dan Direktur Hulu PT Pertamina karena dianggap gagal merebut blok Corridor. Bahkan ucap dia, pihaknya juga mendesak KPK segera melakukan audit investigasi atas keputusan Menteri ESDM tersebut. (lms)

Pertamina Bantah PIMD Didirikan untuk Mengganti Petral

Sebelumnya

Terapkan Kartu Kendali, Pertamina Pastikan Biosolar Mencukupi

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Ekonomi