Praktisi Hukum Kritik Tindakan Menteri Agama
Chandra Purna Irawan (kanan)
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Di media sosial beredar foto siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) mengibarkan bendera bertuliskan tauhid di sekolah. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin langsung melakukan investigasi. 

Atas itu, praktisi hukum Chandra Purna Irawan SH MH mempertanyakan tindakan Menteri Agama Lukman Hakim itu.  Dia pun menyangkan terjadinya framing kalimat  tauhid  melawan hukum.

Menurut Chandra,  tidak ada putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang melarang mencetak, mengedarkan dan mengibarkan bendera tauhid berlafadz kan “laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah”. 

“Tindakan mencetak, mengedarkan dan mengibarkan bendera tauhid berlafadz kan “laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah” bukan perbuatan melanggar hukum dan atau tidak ada delik pidana atas hal tersebut,” kata Chandra.

Ketua Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI ini mempertanyakan ,atas dasar apa dan untuk apa Menteri Agama melakukan investigasi terhadap siswa yang mengibarkan bendera tauhid itu. 
Apakah patut diduga ada motif dan kepentingan politik tertentu? 

“Hal ini lah yang harus diklarifikasi oleh Menag agar tindakan Menang tidak dinilai oleh masyarakat sebagai anti Islam dan tidak merugikan simbol Islam,” ujar Chandra.

Sekjen LBH Pelita Umat ini mengatakan, semestinya Menag melindungi dan menjamin ajaran, dakwah Islam dan simbol-simbol Islam dari upaya potensi dugaan kriminalisasi. 

“Bagi setiap orang yang berusaha melakukan tindakan perampasan dan penyitaan terhadap Bendera Tauhid milik orang lain tanpa hak, maka terancam pidana 9 (sembilan) tahun penjara sebagaimana pasal 368 KUHP dan termasuk tindakan persekusi terhadap orang yang mengibarkan bendera tauhid adalah perbuatan melanggar hukum,” katanya. 

Dia pun menghimbau kepada umar Islam untuk tidak pernah takut dipanggil atau diperiksa terkait pengibaran bendera tauhid. Karena pengibaran bendera tauhid  bukan perbuatan pidana. (lmd)

Situasi di Bandara sebelum Gubernur Kepri yang Kena OTT Dibawa ke Jakarta

Sebelumnya

Komisi Yudisial Terima 67 Pendaftar Calon Hakim Agung

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum