Hendropriyono Usulkan Jabatan Presiden 8 Tahun, Ini Sanggahan Praktisi Hukum
Chandra Purna Irawan
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan agar masa jabatan seorang presiden dan kepala daerah dalam satu periode diubah dari lima menjadi delapan tahun. Usulan itu mendapat sangggahan dari praktisi hukum Chandra Purna Irawan.

Menurut Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI  yang juga Sekjend LBH Pelita Umat ini,  perlu dicermati apakah usulan atau wacana yang disampaikan Hendropriyono adalah inisiatif pribadi dan/atau patut diduga ada unsur kekuasaan yang juga turut “memboncengi”. 

“Karena hal ini harus dicermati dengan baik dan teliti guna “membaca” arah politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi dimasa yang akan datang,” katanya di Jakarta, Jumat. 

Pembatasan masa jabatan presiden sudah sangat jelas sebagimana Pasal 7 UUD 1945: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatannya bisa dipilih kembali stau periode.”

Apabila  perubahan masa jabatan presiden menjadi 8 (delapan) tahun, maka hal tersebut harus ada perubahan konstitusi atau UUD (amandemen). 

“Menurut saya adalah mudah bagi Pemerintah untuk melakukan amandemen UUD, karena sudah pernah dilakukan beberapa kali,” ujarnya. 

Pada waktu reformasi bergulir terdapat sejumlah alasan sehingga semua fraksi di sidang MPR RI tahun 1999 menyepakati perubahan Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden.

Dikatakan, presiden akan berpotensi otoriter jika tidak dibatasi. Selain itu, rentan terhadap penyalahgunakan kekuasaan. Juga memacetkan regenerasi kepemimpinan nasional. 

“Yang lebih mengkhawatirkan, presiden berpotensi menjadi diktator dan dapat memunculkan pengkultusan individu,” tambah Chandra Purna Irawan. 

Dia pun mengutip pandangan umum bahwa kekuasaan yang terlalu lama cenderung jahat.  Apalagi tidak ada yang bisa menjamin masa jabatan 8 tahun presiden tidak akan terjadi otoritarian dan diktator.  (lms)

Pak Tom dan HMI di Tengah Ancaman PKI

Sebelumnya

Selamat Jalan Mas Tom, Tokoh HMI Era Pergerakan Mahasiswa 1965-1966

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional