PHM Alihkan 10 Persen PI  WK Mahakam ke Pemerintah Kaltim dan Kukar
Direktur Hulu Mahakam Eko Agus Sardjono bersama Direktur PT MMPKM Ari Nugroho Wibisono pada acara MoU, Rabu (17/7).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta —  PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM), selaku operator yang menguasai 100 persen Participating Interest/PI di Wilayah Kerja (WK) Mahakam, mengalihkan 10 persen  kepada PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)

Penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen  PI pada Kontrak Bagi Hasil (KBH) WK Mahakam dilakukan oleh Direktur Utama PT PHM dan Direktur Utama PT MMPKM, pada hari Rabu (17/7/2019), bertempat di Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta. Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut antara lain Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan H Samsu, Manajemen Pertamina, PT PHM, PT MMPKM, dan pejabat daerah Pemprov Kaltim  dan Pemkab Kukar.

BACA JUGA: Pertamina Genjot Pengeboran, Antisipasi Laju Penurunan Produksi Blok Mahakam

Segera setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut, PT PHM melalui SKK Migas akan meminta persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pengalihan PI 10 persen tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 persen pada WK Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 37/2016). PT MMPKM akan efektif menjadi pemegang PI 10 persen setelah diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM.
 
PT PHM secara resmi menawarkan 10 persen PI di WK Mahakam kepada PT MMPKT mewakili Pemprov Kaltim. Atas penawaran tersebut, pada   15 Maret 2018 PT MMPKT secara resmi menyatakan minat dan kesangggupannya atas penawaran tersebut sekaligus menunjuk PT MMPKM sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang akan menjadi pemegang dan pengelola PI 10 persen di WK Mahakam.

Pada 19 September 2018, kedua pihak menandangani Pokok-Pokok Kesepakatan (Head of Agreement/HOA) Rencana Pengalihan 10 persen PI WK Mahakam bertempat di Kantor Gubernur di Samarinda yang menjadi dasar bagi terbentuknya perjanjian pengalihan PI 10 persen ini.

BACA JUGA: Pertamina Cari Cadangan Migas Baru di Perairan Selat Malaka
 
Menurut Direktur Hulu PT Pertamina Dharmawan H Syamsu, pengalihan 10 persen PI ini tidak mempengaruhi kedudukan PT PHM selaku operator bagi seluruh kegiatan operasi migas pada WK Mahakam. 

“Sejak tanggal efektif pengalihan 10 persen PI ini, PT PHM akan menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban PT MMPKM di WK Mahakam yang wajib dikembalikan oleh PT MMPKM kepada PT PHM dalam jumlah yang setara,” katanya.

Dia mengagakan, selama berlakunya KBH Mahakam, PT MMPKM tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10 persen ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam PT MMPKM.
 
“Pengalihan 10 persen PI ini akan semakin mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan operasi migas di WK Mahakam,” ujarnya. 

PT PHM dan PT MMPKM pun akan berkolaborasi dalam berbagai proses penerbitan/perpanjangan perizinan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberhasilan operasi migas di WK Mahakam ini.
 
“Pengalihan 10 persen PI kepada PT MMPKM ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat keberadaan operasi migas di WK Mahakam yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (lms)

Tangani Tumpahan Minyak YYA-1, PHE ONWJ Bor Sumur Baru Relief Well

Sebelumnya

PI Naik 30 Persen, Pertamina Ingin Transisi Pengelolaan Blok Corridor Sukses

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Ekonomi