Praktisi Hukum Ini Khawatir Pemerintah Mensponsori Kebencian pada Sesama
Chandra Purna Irawan
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Joko Widodo pada 14 July 2019 menyampaikan pidato dengan judul Visi Indonesia. Salah satu kutipan dari pidato itu adalah: “Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila! Yang mempermasalahkan Pancasila!”. 

Menanggapi itu, tanggapan bermunculan di mana-mana. Salah satunya dari Chandra Purna Irawan SH, M.H selaku (Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan dan  Sekjen LBH Pelita Umat.

Chandra mengatakan,  wajib ada defenisi dan batasan konkret terkait apa saja yang dapat dinilai sebagai “mengganggu dan mempermasalahkan Pancasila”. 

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) kebijakan dan tindakan pemeritah harus dibatasi oleh Undang-Undang, apabila tidak maka akan terjerumus kedalam negara kekuasaan (machstaat) yang berpotensi menjadi diktator. 

“UU yang saya maksud agar membatasi pemerintah sebagai penafsir tunggal terhadap Pancasila,” kata Chandra kepada TILIK.ID, Selasa. 

Kedua, Chandra menyeru pemerintah untuk tidak melakukan stigmatisasi dan tindakan persekusi terhadap seseorang dan kelompok sebagai ‘anti pancasila, anti kebhinekaan, mengganggu dan mempermasalahkan Pancasila’. 

“Apabila hal ini dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi persekusi di akar rumput rakyat. Apabila itu terjadi, maka saya menilai bahwa negara dikhawatirkan mensponsori kebencian terhadap sesama anak bangsa,” katanya.

Sebagai contoh, kata Chandra lagi, banyak ulama, aktivis dan para ustadz mengalami persekusi baik diinstansi kerja dan/atau masyarakat, padahal mereka hanya melakukan aktivitas dakwah, menyampaikan ajaran Islam dan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan. 

Chandra mengatakan, dalam memberikan kepastian hukum, sebaiknya pemerintah menempuh jalur pengadilan agar orang dan kelompok yang dituduh anti Pancasila dapat melakukan pembelaan atas segala tuduhan. Tindakan ini lebih terhormat sesuai asas hukum ‘due process of law’ ketimbang melakukan stigmatisasi dan persekusi. 

Selanjutnya, Chandra mengingatkan kepada pemerintah tentang sejarah raja Louis XIV di Perancis dengan semboyan yang terkenal L’etat c’est moi yang berarti ‘negara adalah saya’.  Dalam konteks Indonesia,   agar pemerintah tidak membangun narasi dan slogan yang berpotensi sama. Misalnya Saya Indonesia Saya Pancasila. 

“Saya tidak bermaksud menuduh, hanya mengingatkan. Pernyataan Raja Louis XIV bahwa “negara adalah saya” sesungguhnya terlihat begitu memalukan dan arogan.  Bagaimana mungkin negara yang terdiri atas beraneka ragam rakyat, disempitkan menjadi sebatas dirinya saja? Ini sangatlah tidak masuk akal, dan terkesan arogan diktator,” pungkas Chandra. (lmd)

Pidato Politik SBY: Penciptaan Lapangan Kerja Makin Sulit Jika ...

Sebelumnya

Golkar Makin Panas Jelang Munas

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Politik