MN FORHATI Kembali Tegaskan  Menolak Pengesahan UU P-KS
Koordinator Presidium MN FORHATI Hj Hanifah Husein
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) kembali menegaskan menolak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).  Penolakan itu ditegaskan lagi setelah berkali-kali melakukan pengkajian terhadap UU tersebut.

Penolakan tersebut  kembali disampaikan oleh Koordinator Presidium MN FORHATI Hj Hanifah Husein melalui keterangan tertulisanya, Senin (15/7/2019),  dan  Sekjen Jumrana Salikki. 

BACA JUGA: FORHATI Kaji RUU P-KS, Kesimpulannya: Bertentangan dengan Pancasila

Menurutnya, sacara detail, FORHATI melihat bahwa banyak pasal-pasal yang  perlu dikaji ulang, bahkan patut dihilangkan.  Karena  pada dasarnya hampir seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam RUU P-KS telah termuat di RUU-KUHP, UU KDRT, UU Perlindungan Anak dll.
 
 “Secara sosiologis draf RUU P-KS ini sarat dengan muatan feminisme dan liberalisme sehingga memungkinkan adanya celah legalisasi tindakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transseksual) dan Pergaulan Bebas. Hal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat,” kata Hanifah Husein. 

BACA JUGA: FORHATI: Ketahanan Keluarga Harus Dilakukan Sejak Dini

Sedangkan secara filosofis draf RUU P-KS bertentangan dengan nilai-nilai agama  yang dianut oleh bangsa Indonesia.Forhati memandang draf RUU P-KS bertentangan dengan Pancasila dan budaya bangsa Indonesia (Kearifan Lokal yang tidak bertentangan dengan agama).

“Karena itu, FORHATI menolak  dengan tegas draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUP-KS) yang sedang dibahas oleh DPR RI,” katanya. 
 
Organisasi  perempuan alumni HMI ini juga  mengusulkan draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diubah menjadi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Seksual. Karena kata Kejahatan memiliki makna lebih luas dan Komprehensif. 
 
 “Kami meminta pemerintah, dan DPR RI untuk membuat Rancangan Undang–Undang Penghapusan Kejahatan Seksual secara komprehensif untuk perlindungan terhadap perempuan dengan menerima masukan/usulan dari aspirasi seluruh elemen masyarakat,” kata Hanifah. 
 
FORHATI mengajak elemen masyarakat, lembaga Adat, lembaga Agama, organisasi massa, organisasi pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal dan mendukung upaya-upaya mengantisipasi penyakit sosial terutama perihal kejahatan seksual, penyimpangan seksual (LGBT), pergaulan bebas, narkotika dan kerusakan moral lainya.
 
“Kami juga mengajak kepada segenap keluarga besar HMI, FORHATI Wilayah dan daerah, KAHMI wilayah dan daerah di seluruh Indonesia, ormas  Islam dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperhatikan, memupuk, membangun ketahanan  keluarga  berbasis agama dan budaya bangsa Indonesia,” katanya.  

Ketahanan keluarga ini, kata Hanifah,  dimulai dari lingkup terkecil (rumah tangga), lingkungan, komunitas, dan lain-lainnya, sehingga tercipta keluarga yang menghasilkan generasi cerdas, tangguh dan berkarakter. 

MN FORHATI sejak awal tahun lalu telah mengkaji secara intensif draft UU P-KS. Bentuknya lewat seminar, lokarya, panel diskusi, dan terakhir rapat internal pada Senin (15/7/2019) yang melahirkan rekomemdasi penolakan pengesahan RUU  tersebur. 

 Besok, Selasa, MN FORHATI akan menyerahkan rekomendasi itu kepada fraksi-fraksi di DPR RI.  (lmd)

Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik 2019

Sebelumnya

Ade Armando Tinggal di Bogor, Kerja di Depok, Harusnya Mengkritisi Pemprov Jabar

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional