Fahri Hamzah Tantang Jubir Jokowi Jelaskan Makna Pidato “Visi Indonesia”
Fahri Hamzah
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta —  Pidato Jokowi tanggal 14 Juli 2019 bertema Visi Indonesia ditangggapi beragam. Konten dan narasi yang dibangun dianggap jauh dari konsepsi dasar demokrasi dan hukum. Anggota DPR Fahri Hamzah malah menantang siapa pun juru bicara Jokowi untuk menjelaskan makna pidato Visi Indonesia itu.

“Merespon Visi Indonesia, tolong ditanggapi kembali Pak Jokowi,” begitu ciutan Fahri melalui akun medsosnya, Senin (15/7).

Fahri mengatakan, setelah pidato pak Jokowi, dia berharap akan banyak juru bicara yang menjelaskan apa makna pidato itu.

“Ayolah yang pinter-pinter muncul... sebab banyak juga yang gak paham... saya misalnya gak paham tentang “hilangnya” konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir..!” kata Fahri. 

Dia menantang  kaum liberal yang sekuler yang selama ini membela Jokowi, jadilah jubir yang baik. Bangun narasi yang bisa kita perbincangkan dan perdebatkan.

“Ayolah bela pidato Visi #Indonesia itu. Pengen dengar nyanyi kalian, agar bangsa ini segar dengan dialektika,” tantangnya.

Fahri mengaku  mencoba mendengar dan membuat catatan. Pidato presiden Jokowi 24 menit itu hanya begitu saja.  Bagusnya mudah dihafal tapi jeleknya pidato itu tidak bisa mewakili ide-ide dasar dalam bernegara; negara hukum yang demokratis sebagai metode dasar bernegara.

“Cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan “Bersatu” itu sangat berbau “pembangunanisme” yang dulu sering kita dengar sebagai Trilogi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai Visi Indonesia itu semua soal pembangunan,” beber Fahri.

Lalu, dengan landasan bahwa dunia kita semakin dinamis, presiden ingin memaksa bangsa ini untuk berubah tanpa menjelaskan mau ke mana, lalu semua harus bersatu. Presiden memuji “oposisi dengan syarat”. Inilah yang kelak, kata Fahri,  akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan.

“Pemerintah apapun alirannya, tidak boleh membuat syarat sepihak atas konsensus demokrasi. Ia harus berlandas hukum. Inilah makna negara hukum yang demokratis dalam konstitusi kita,” ujarnya. 

Pancasila, agama, adat ketimuran bukan milik pemerintah, ia milik bersama. 
Dulu, orde baru senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, juga menggunakan nilai “ketimuran” dan agama serta sopan santun untuk membungkam para pembicara yang kritis kepada pemerintah. Ada trauma di generasi tertentu pada terminologi yang dulu kita lawan.

“Inilah yang sekali lagi harus dibicarakan. Maka, saya mendorong para juru bicara pasangan Jokowi - KH. Ma’ruf Amin untuk menjelaskan secara lebih luas makna pidato singkat itu,” pungkas Fahri.  (lms

Pidato Politik SBY: Penciptaan Lapangan Kerja Makin Sulit Jika ...

Sebelumnya

Golkar Makin Panas Jelang Munas

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Politik