Ini yang Dilanggar Jika Ahok Diangkat sebagai Menteri
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Pilpres sudah selesai. MK telah memenangkan KPU yang memutuskan Jokowi-Ma’ruf pemenang Pilpres 2019. Setelah kisruh Pilpres ini, perhatian tertuju pada siapa yang bakal jadi menteri.

Selain nama-nama incumbent, beberapa nama masuk dal bursa menteri. Salah satunya yang disebut adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia digadang-gadang oleh pendukung setianya semasa calon dan gunernur DKI Jakarta. Namun jika Ahok diangkat sebagai menteri, maka terjadi pelanggaran UU, utamanya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

Dalam UU tersebut, ada pasal yang  menyatakan, seseorang bisa jadi menteri asalkan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara lima tahun. Itu tercantum di dalam Pasal 22 Ayat 2(f).

Pasal tersebut menyatakan, menteri tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Meski demikian, ada suara pendukung mengatakan bahwa Ahok dipenjara hanya 2 tahun, bukan lima tahun. Terkait ini, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin memberikan tafsir terhadap pasal itu.

Irman  mengatakan, dalam UU Kementerian Negara itu yang disebutkan adalah ancaman pidananya. Bukan vonis yang dijatuhkan hakim.

“Kalau dari undang-undang itu, yang dimaksud adalah yang ancamannya lima tahun. Mau vonisnya dua tahun atau enam bulan, itu soal lain, bukan itu yang dimaksud,” kata Irman, Jumat (12/7/2019). (lms)

Cerita Perayaan HUT RI dengan Gowes Bareng di Lereng Ciremai

Sebelumnya

Di Bawah Laut Ternate, Pertamina Kibarkan Merah Putih

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional