MAHKAMAH
Ludiro Prajoko
KOMENTAR

Oleh: L.udiro Prajoko

ATAS  dasar sesumbar ‘hanya takut kepada Allah’, Mahkamah Konstitusi – MK mengetukkan palu: menolak seluruhnya permohonan, tidak berwenang mengadili kecurangan, dan sekadar berkutat dengan angka. Setelah 9 Tuan Yang Mulia membacakan a…i…u… selama 9 jam, 01 dinyatakan: menang. 

Adegan itu patut diduga menjadi momen yang amat syahdu dalam batin dan pandangan Profesor Yusril, Sang Pengacara 01, lantaran berhasil mendorong Mahkamah memuntahkan sepenuhnya kearifan dan keelokan hukum, sampai 0 (nol). Tak ada lagi yang tersisa!

MK: sungguh nama yang amat mentereng. Kita berhutang kata Mahkamah pada bahasa Arab, dan kata Konstitusi pada bahasa Inggris. Sebagai Bahasa Indonesia, gabungan dua kata itu terasa harmonis, enak didengar kala diucapkan.  Tak disangka kalau belakangan menimbulkan efek merancukan dan merajam hukum. 

Hukum: mesin yang dirancang khusus untuk memproduksi keadilan, seturut semangat pepatah Romawi kuno: keadilan harus ditegakkan meskipun langgit harus runtuh - Fiat iustitia et ruat coelum. Dalam mitologi Yunani, penegakkan hukum yang menjamin terwujudnya keadilan, diobjektifikasi dalam wujud Dewi Iustitia. Dewi yang berdiri anggun dengan wajah tenang. Kedua kelopak matanya ditutupi kain, sejenis pita yang diikatkan. Tangan kirinya mengangkat neraca dan sebilah pedang Demokles: pedang bermata dua, digenggam tangan kanannya. Setiap mahasiswa ilmu hukum bergetar hatinya kala pertama kali mendengar pepatah Romawi kuno itu dan berkenalan dengan Sang Dewi.  

Tapi, Sang Dewi tak hidup pada jaman ketika manusia, kata Dewey: hidup dalam kultur uang. Uang menjadi kriteria dan ukuran tunggal yang menentukan keberadaan orang seorang. Dalam kultur uang, segalanya hanyut dalam arus monetisasi.  Semua hal berarti komoditas, semua tempat berarti pasar. Hukum dan keadilan mungkin memiliki sistem kekebalan berlapis dari godaan jual-beli itu. Namun, tetap saja memiliki titik lemah. Dan, uang selalu tepat: menyerang persis pada titik lemah itu. Hukum terkulai karenanya. Patut diduga belum ada preseden uang mengalami kekalahan.   

Tentu saja, Sang Dewi juga tak hidup di Indonesia, dimana hukum (Undang-Undang) ditulis dengan sisipan pretensi yang mengecoh- fictio legis: tipuan hukum, dan ditindakkan dengan pamrih akan kuasa dan materi. Maka, hukum tumbuh layaknya anak nakal yang gemar: menjebak, juga mengurung sesuatu dalam ruang abu-abu. Oleh sebab itulah dilahirkan MK: lembaga yang agung, pemegang otoritas yang tak tertandingi untuk urusan menghadirkan hukum yang benar dan lurus.

Ironisnya, berdasar pada hukum (Undang-Undang) yang mengandung kecohan itu pula MK ber-ada. Maka, tak aneh bila MK bersikukuh bahwa wewenangnya amat sangat terbatas: sekedar mengadili angka. Hal demikian juga terjadi pada KPU, sehingga KPU dapat leluasa merasa tak memiliki definisi yang jelas, juga tak bisa melihat tindakan curang. Memanipulasi angka perolehan suara tak terlihat sebagai kecurangan, tapi lebih sebagai aktifitas sodoku: otak-atik angka untuk asah otak. Fictio legis itu pula yang merangsang Bawaslu bersikeras merasa tak dibekali wewenang guna menindak kecurangan.

Sang Dewi di kayangan, mungkin geram. Ingin segera bertandang ke Indonesia. Ia memang harus memastikan, mengapa di negeri ini, anak kembarnya:  hukum dan keadilan terlalu sering berkelahi. Hukum acap kali menciderai keadilan. Padahal anak kembar itu diasuh begitu banyak sanak kerabat dan mereka semua sarjana, pakar, dan praktisi, yang tak lelah mengunyah hukum layaknya permen karet.

Penegakan hukum terkait sengketa Pemilu-Pilpres, yang dipertontonkan MK, kiranya tak lagi berurusan dengan keadilan, tapi kemenangan. Hukum bukan lagi soal salah-benar, curang-jujur, tapi soal menang-kalah. Dan, MK: otoritas hukum yang mulia itu, tahu betul, atas dasar apakah memenangkan-mengalahkan itu. 

Sungguh, kamus bahasa Arab-Indonesia samasekali tidak menjelaskan bahwa Mahkamah adalah suatu tempat dimana hukum diurus oleh segerombolan mahkluk hidup yang memamahbiak. Silakan diperiksa!

DEFISIT MARTABAT

Sebelumnya

Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Gelitik