Setyono Diminta Klarifikasi Pernyataannya
Reni Marlinawati
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono  yang menyebut pendidikan agama di sekolah menjadi pemicu politisasi agama dianggap tak paham sistem pendidikan nasional. Karena itu Setyono diminta mengklarifikasi pernyataannya. 

Itu disampaikan dengan tegas Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati dalam pernyataan tertulisnya yang diterima tilik.id, Selasa. 

Politisi PPP ini  mengatakan, pernyataan yang menganggap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang keluar batas. 

“Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional,” ujar Reni.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengatakan pernyataan Setyono  merupakan agitasi dan propaganda yang menyulut polemik di tengah publik. Publik menjadi resah dengan pernyataan itu.

Dikatakan, dalam UU UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional telah jelas mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang harus diterima oleh anak didik. 

“Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa anak didik berhak  mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama,” jelas Reni. 

Bahwa tudingan pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan tindakan simplifikasi. Sebab, agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial lainnya. 

“Agama harus menjadi sumber nilai etik dalam berpolitik dan dalam kehidupan sosial lainnya,” cetus Reni. 

Jika ada persoalan agama dijadikan komoditas politik, kata Reni, itu dua hal yang  berbeda yang  tidak bisa dikaitkan dengan  materi pendidikan agama di sekolah. 

Dikatakan, politisasi agama  tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan. 

“Jika logika itu dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren?” kata Reni Marlinawati. (lmd)

Khawatir Jadi Subordinat Pemerintah, Din Tolak Revisi UU KPK

Sebelumnya

Soal Polemik KPK, Geisz Sebut Tulisan Denny Siregar Asbun

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional