REFERENDUM
Ludiro Prajoko
KOMENTAR

Oleh Ludiro Prajoko

REFERENDUM.….. Referendum….. Lalu,  Ceko Slovakia membelah diri menjadi dua negara mungil.  Vaclav Havel mungkin seorang pemimpin yang tak mujur. Setelah membebaskan bangsanya dari cengkeraman otoriterarianisme komunis, Ia dipilih sebagai presiden (pertama sekaligus terakhir). Sebab, tak lama kemudian, melalui referendum, rakyat memutuskan berpisah. Republik Ceko dan Republik Slovakia menjadi dua titik di atlas dunia. 

Paska era “disintegrasi” di Uni Sovyet dan Eropa Timur, gejala munculnya negara baru, tampaknya masih berlanjut. Tempo hari, Aceh bergolak keras menuntut referendum hendak memisahkan diri.  Juga, tentu Papua.  Beberapa tahun lalu, seorang tokoh Kongres Rakyat Papua memekik: Papua adalah Melanesia, mereka adalah Melayu! Pernyataan yang menggoda untuk merenung ulang konsep Negara dan Bangsa.   

Tapi, Indonesia: Negara Bangsa. Benar, dan ada hal penting, kata Renan, dalam pembentukan sebuah Negara Bangsa: lupa. Sejenis ‘ketaksadaran’ bahwa kita, dari berbagai aspek, berbeda. Lupa itulah yang mengikat masyarakat Aceh, Sumatera Barat, Riau, … merasa sebangsa dengan orang Ambon, NTT,..  dan merasa tidak sebangsa dengan orang Serawak, Selangor,…..  Bangsa memang komunitas yang dibayangkan, kata Ben Anderson. 

Referendum… Referendum…. Dan, Timor Timur lepas sudah. Timtim memang memiliki klaim sejarah, karena kontrak pembentukan Negara dan Bangsa Indonesia mengikuti tapak kaki serdadu Belanda. Tapak kaki itu tidak ditemukan di Timtim, karena disana tempat bagi Portugis untuk menginjak-injak. Gejala ini berkaitan dengan tumbangnya rejim otoriter militeristik yang segera digantikan rejim demokratis. Pergantian itu melalui fase yang disebut transisi, yang terbukti tak selalu mudah. 

Dan, aneka kesulitan manifes manakala demokrasi mewujud hanya sebatas eksistensi lembaga (Partai Politik, DPR, Pers, …), dan meknisme teknis (Pemilu) belaka, tapi kosong dari nilai-nilai: kesetaraan, kebenaran, kejujuran, ….., yang menjamin terwujudnya keadilan. Tanpa nilai-nilai itu, demokrasi pasti compang-camping mengemban tugas sucinya: menegakkan hukum, melindungi hak-hak azasi, meningkatkan kesejahteraan, …..  

Inilah masalah krusial demokrasi: nilai-nilai itu harus membatin dalam diri pelaku (kunci) demokrasi.  

Di sisi lain, berulangkali Bung Hatta mengingatkan: Demokrasi, dalam dirinya, memiliki perangai aneh, mudah tumbuh menjadi ultra demokrasi, semacam adonan kebebasan dan anarkhi. Tapi, di manakah batas-batas demokrasi? Kebebasan berpikir, berserikat, dan berkumpul, menjadi pilar demokrasi. Jika kebebasan itu, dengan argumentasi yang masuk akal serta klaim objektif yang tak terbantah, menjadi tuntutan untuk memisahkan diri. Sementara, demokrasi telah berikrar bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri melekat dalam diri setiap bangsa, kiranya  dapat dimengerti sekelumit cerita berikut:

Kegembiraan menyelimuti seluruh warga. Mereka berkumpul, menari-nari sembari mempersiapkan berbagai hal untuk menggelar prosesi proklamasi. Para veteran perang, tentara, warga sipil, perempuan berparade di bawah terik matahari, melintasi ibu kota, sebagaian mengenakan pakaian tradisional, bergoyang pinggul mengikuti irama tabuhan drum dan perkusi. Sementara, sejumlah orang terus giat bekerja menyelesaikan panggung upacara di alun-alun John Garang. 

John Garang: pemimpin perjuangan Sudan Selatan yang terbunuh beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian damai tahun 2005. Perjanjian yang secara komprehensif  mengakhiri konflik berkepanjangan antara Sudan Selatan dengan Utara. Lalu, kedua pihak sepakat menyelenggarakan referendum: tatacara demokrasi yang diamini secara luas, kegiatan menjajak pendapat rakyat, guna mendapatkan “sesuatu yang harus diacu”.  Selesai sudah referendum itu. Hasilnya, 99%  warga Sudan Selatan memutuskan: Berpisah! 

Sudan Selatan sebuah contoh mutakhir referendum. Buah ketidakadilan yang diproduksi bangsa sendiri. Memang, manakala bagian bangsa dinistakan martabatnya, diculasi haknya, dikhianati masa depannya, ……, mereka akan menemukan kembali  kesadaran kolektif dan kegairahan untuk mengurus dan mengatur diri sendiri.  Lebih-lebih, bila hal itu bertumbukan dengan sentimen-sentimen primordial yang laten, dan kondisi sosial objektif yang dibentuk dari paduan pengurasan sumberdaya alam, kesenjangan, kemiskinan, korupsi yang merajalela, …

Referendum…. Referendum….. Kembali diteriakkan, paska Pemilu yang dikutuk warga bangsa, lantaran menginjak-injak ke-jurdil-an. Terdengar jelas dari Aceh, Kalimantan Barat, Jogja, …… Kali ini, kata itu menampung tanya dan gerutu: adakah  manfaat berlama-lama hidup bersama dalam kelicikan, keculasan, keserakahan, kesemenaan, …., yang merontokkan martabat diri sendiri?  Tak perlu memincingkan mata: tak ada!

DEFISIT MARTABAT

Sebelumnya

Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Gelitik