Di Pulau Reklamasi, Swasta Hanya Berhak 35 Persen, Anies Konsisten dengan  Aturan
Anies Baswedan di Pulau Reklamasi
KOMENTAR

TiLIK.ID, Jakarta — Terbitnya Izin Mndirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi DKi Jakarta menjadi polemik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mendapat serangan  dari lawan-lawan politiknya di Pilkada DKI Jakarta yang lalu. 

Anies Baswedan disebut plintat plintut, tidak konsisten, dan serangan lainnya. Namun Anies menjawab tuntas terkait IMB yang telah diterbitkan itu.  Anies menyebut tidak ada yang berubah dari sikapnya. Janji kampanyenya untuk menghentikan pembangunan di pulau reklamasi tetap konsisten dalam pelaksanaannya.

Lalu mengapa ada penerbitan IMB di sana? Anies mengatakan, sesuai Pergub  pulau reklamasi adalah milik negara, dalam hal ini milik Pemprov DKI Jakarta. Swasta hanya memiliki 35 persen untuk dipakai.

Jadi, kata Anies, izin mendirikan bangunan (IMB) yang terbit berbeda dengan kebijakannya soal penghentian Pulau Reklamasi. Anies memastikan dirinya tetap konsisten untuk menyetop pulau reklamasi. 

“Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda,” kata Anies, Kamis. 

 

Gubernur  menuturkan,  sejak awal Pemprov DKI Jakarta telah berusaha meluruskan penyimpangan yang ada di Pulau Reklamasi. Dia menuturkan swasta hanya berhak atas 35 persen lahan hasil reklamasi.

“Sejak kita bertugas di Pemprov DKI Jakarta kita luruskan semua itu sesuai dengan aturan hukumnya. Seluruh daratan itu adalah milik Pemprov DKI dan swasta hanya berhak menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada,” sebut Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengaku harus mematuhi produk hukum sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur No 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu  merupakan turunan dari PP  Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3 menyebut kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR. Pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara,” tuturnya. 

Anies kemudian mengingatkan janjinya yaitu menghentikan reklamasi dan kedua untuk lahan yang sudah terjadi dimanfaatkan untuk kepentingan publik. 

“Itulah janji kami, dan kami konsisten memegang dan melaksanakan janji itu. Bayangkan bila kami tidak menghentikan reklamasi, maka kini sudah akan terbangun 17 Pulau, seluas Kabupaten Sukabumi di Teluk Jakarta,”  terang Anies. (lms)

Anies Terima Dubes dan Delegasi Palestina Bahas Kerjasama Ekonomi

Sebelumnya

Anies Membungkam Pengeritiknya soal Getah Getih

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Jabodetabek