Tim Prabowo-Sandi Minta MK Mengadili Kecurangan Bersifat TSM
Sidang pertama permohonan gugatan perselisihan hasil pemilu di MK
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Sidang pendahuluan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan pemohon Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jumat (14/6/2019) pagi dimulai. Agendanya adalah pembacaan permohonan BPN 02 oleh Ketua Tim Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, dan Tengku Nasrullah. 

Dalam gugatannya, BPN Prabowo Sandi memohon agar mendiskualifikasi Pasangan  Capres 01 Joko Widodo-Ma’rif Amin.  Dasarnya terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

BPN menyertakan bukti-bukti dan fakta-fakta terkait permohonannya. Ada 14 petitum yang disampaikan Bambang Widjojanto dan timnya.  Dua point penting yang diajukan adalah jabatan Ma’ruf Amin di dua BUMN yang melanggar UU No 7 tahun 2017, juga adanya dana kampanye yang tidak transparan serta menyalahi UU Pemilu.

Namun yang ditekankan oleh BPN adalah meminta MK melaksanakan kewenangan yang lebih luas. Tidak hanya mengadili perselisihan hasil suara, hasil pemilu, tapi juga mengadili kecurangan yang TSM, karena itu sangat mempengaruhi hasil pemilu. 

 Anggota Tim Hukum BPN 02 Denny Indrayana menilai bahwa Mahkamah Konstitusi ( MK) berwenang memeriksa seluruh tahapan proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 terkait permohonan sengketa yang diajukan oleh pihaknya.

 

Artinya, MK dapat memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan terkait dugaan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif selama pilpres. Menurut Denny, wewenang MK tidak hanya sebatas pada memeriksa proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

“Pemohon ingin menegaskan posisinya, bahwa Mahkamah Konstitusi harus dihargai untuk tidak hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja,” ujar Denny dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Dikatakan Denny, pihaknya  tetap berpandangan bahwa MK harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi dan karenanya perlu memastikan, memeriksa, dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang luber, jujur dan adil. 

Dia mengakui adanya dua pandangan hukum terkait kewenangan MK memutus sengketa pilpres. Pertama, pendekatan legal-formal, yang membatasi kewenangan MK hanya pada pemeriksaan proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya.

“Pandangan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kecurangan pemilu merupakan ranah kompetensi Bawaslu, bukan MK,” kata Denny Indrayana.

Pandangan kedua, tambah Denny, yakni MK sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yang lebih menerapkan keadilan substantif. 

“Pandangan ini MK tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu dan tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja,” katanya.

Yang dimaksud Denny adalah MK berwenang memeriksa jika ada kecurangan pemilu yang sifatnya TSM karena bisa mencederai asas Pemilu yang luber dan jurdil. (lms)

Praktisi Hukum Kritik Tindakan Menteri Agama

Sebelumnya

Situasi di Bandara sebelum Gubernur Kepri yang Kena OTT Dibawa ke Jakarta

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum