Turun Peringkat, Golkar Harus Dievaluasi Total
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta - Pemilu serentak 2019 menempatkan Partai Golkar di urutan  ketiga di bawah PDIP dan Partai Gerindra. Pada Pemilu 2014 Golkar masih di bawah PDIP. Dari jumlah kursi, tahun 2019 maraih 85 kursi, padahal di 2014 masih dapat 91 kursi. Ada defisit 6 kursi.

Karena itu, muncul dorongan agar Golkar dievaluasi total pasca Pemilu Serentak 2019 ini. Selain karena penurunan kursi parlemen, juga karena turun peringkat. 

Berdasarkan rekapitulasi Pemilu 2019, Partai Golkar hanya berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 17.229.789 atau 12,31 persen. Jika dikonversikan pada kursi Golkar meraih 85 kursi.

Usulan evaluasi total itu muncul dalam diskusi kecil di Hotel Century yang menghadirian politisi Golkar Ridwan Hisyam, dan mantan aktivis HMI dari cabang-cabang seluruh Indonesia. Juga hadir pengamat dan penulis Syamsuddin Radjab sebagai nara sumber. 

Ridwan Hisjam mengatakan diperlukan evaluasi total bagi Golkar. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui penyebab kenapa Golkar kerap mengalami penurunan perolehan kursi di DPR RI setiap kali Pemilu.

“Ini yang menurut saya harus dievaluasi. Kalau Munas (Musyawarah Nasional) bisa Oktober 2019,” ujar Ridwan di Hotel Century Senayan, pekan lalu dalam acara Ngopi dan Sahur Bareng Para Aktivis.

Ridwan menilai tak tercapainya terget suara Golkar pada pesta demokrasi nasional lima tahunan kerena kurangnya persiapan dan kerja keras partainya. Kerja politik untuk memenangkan Golkar, kata dia, sebenarnya dibutuhkan waktu minimal lima tahun.

“Kerja politik itu sudah cukup lima tahun jika kita ingin Golkar menang Pemilu 2024,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan perlu ada regenerasi di kepengurusan Partai Golkar. Anak-anak muda harus diberi peluang untuk menata dan memperbaiki Golkar di masa mendatang. Menurut dia, jika anak-anak muda diberi kesempatan Golkar bisa menjadi pemenang Pemilu 2024.

“Kalau bisa 80 persen anak muda yang jadi pengurus. Karena anak muda ini kuat dan siap kerja. Gagasan-gagasannya juga bagus,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik dan hukum Syamsuddin Radjab menilai tepat jika Golkar segera menggelar Munas sesuai jadwal pada Oktober nanti. Jika Munas digelar, kata dia, diperlukan banyak figur calon Ketua Umum untuk berkompetisi. Apalagi, figur calon pemimpin di Golkar cukup banyak. 

“Bukan hanya 2-3 orang, kalau perlu 20 juga boleh. Karena Golkar itu partai besar, artinya menghadirkan banyak calon, banyak figur sehingga alternatifnya banyak bagi pemilih. Dan saya kira satu periode 5 tahun ini Golkar dalam kondisi sangat terpojok ya, setiap tahun berantakan internalnya, setiap tahun pergantian ketua umum. Itu yang menyebabkan perolehan kursi golkar 2019 ini sangat drastis turun. Di beberapa daerah malah Golkar gak mendapat kursi,” ucap Syamsuddin.

Direktur Eksekutif Jenggala Center ini meminta agar Golkar lebih giat dan intensif melakukan pembenahan dalam rekrutmen. Menurutnya, sebagai partai besar dan pengalaman, Golkar mau tidak mau harus memperkuat kaderisasi karena dari proses perkaderan inilah Golkar nantinya akan menjadi partai matang dan diperhitungkan, bahkan bisa menjadi pemenang Pemilu.

“Di antaranya soal  bagaimana   rekrutmen partai itu dibenahi. Jadi jangan tiba-tiba mau caleg, lalu kemudian direkrut untuk pencalonan jadi caleg atau jadi pengurus dan seterusnya. Partai politik itu harus mengkader dan kader inilah yang menjdi harapan partai politik kedepan, bukan caleg yang tiba-tiba dipungut di jalan hanya karena istri atau suaminya pejabat daerah. Nah itulah yang terjadi di banyak daerah, banyak caleg oplosan yang lolos ke parlemen. 

Sementara kerja-kerja parlemen tidak berimbang dengan lolosnya sang calon karena ketiadaan kapasitas atau low capacity. Akibatnya, beberapa parpol mengalami penambahan kursi tapi secara kualitatif sangat turun, belum lagi soal dalam pembuatan rancangan undang-undang yang membutuhkan keahlian tertentu. 

“Kedepan saya kira kualitas undang-undang produk DPR akan semakin jauh dari harapan publik,” tandas Syamsuddin Radjab yang biasa disapa Ollenk. (lma)

Parpol Belum Maksimal Jalankan Pendidikan Politik

Sebelumnya

Praktisi Hukum Ini Khawatir Pemerintah Mensponsori Kebencian pada Sesama

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Politik