Ini Temuan YLBHI atas Tragedi 21-22 Mei 2019
Demo di depan Bawaslu 21 Mei 2019.
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta —  Demo berdarah 21 dan 22 Mei 2019 di depan Bawaslu dan membawa banyak korban. Tercatat 8 orang meninggal dan ratusan dirawat di rumah sakit.  Banyaknya korban itu  berpotensi terjadi pelanggaran HAM dan kejahatan demokrasi.

Karena itu, YLBI bersama koalisinya yang terdiri dari KontraS, LBH Jakarta, AJI, LBH Pers, Lokataru Foundation dan Amnesty International, melakukan investigasi bersama dan menemukan fakta-fakta indikasi pelanggaran HAM. 

Temuan atas tragedi 21-22 Mei itu terdiri atas,  (1) Pecahnya insiden, (2) Korban, (3) Penyebab, (4) Pencarian dalang, (5) Tim Investigasi Internal Kepolisian, (6) Indikasi Kesalahan Penanganan Demonstrasi, (7) Penutupan Akses tentang Korban oleh Rumah Sakit, (8) Penanganan Korban yang Tidak Segera, (8) Penyiksaan, Perlakuan Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, (9) Hambatan informasi untuk Keluarga yang Ditahan, (10) Salah Tangkap, (11) Kekerasan terhadap Tim Medis, (12) Penghalang-halangan Meliput Kepada Jurnalis: kekerasan, persekusi, perampasan alat kerja, perusakan barang pribadi, (13) Penghalangan Akses kepada Orang yang Ditangkap: untuk Umum dan Advokat, (14) Pembatasan Komunikasi Media Sosial.

“Berdasarkan temuan-temuan itu,   terdapat beberapa kesimpulan yang bisa ditarik yaitu terindikasi adanya pelanggaran HAM dengan korban dari berbagai kalangan yaitu tim medis, jurnalis, penduduk setempat, peserta aksi dan dari berbagai usia,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur di kantor LBH Jakarta, Minggu (26/5)

Terjadi penyimpangan dari hukum dan prosedur yang ada,  di antaranya KUHAP, Konvensi Anti Penyiksaan/CAT, Konvensi Hak Anak/CRC, Perkap 1/2009, Perkap 9/2008, Perkap 16/2006 tentang Penggunaan kekuatan, Perkap 8/2010, Perkap 8/2009.

Atas temuan-temuan tersebut, YLBHI dan koalisi masyarakat sipil  menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Lembaga oversight kepolisian seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III dari DPR RI untuk segera mengevaluasi kinerja petugas Polri dalam aksi 21 dan 22 Mei dalam insiden-insiden yang terindikasi melanggar   HAM.

Polri untuk mengumumkan kepada publik, baik kepada lembaga-lembaga oversight negara, jurnalis, atau masyarakat umum,  secara rinci laporan penggunaan kekuatan yang sudah sesuai prosedur tersebut dengan mempublikasi Formulir Penggunaan Kekuatan (A): Perlawanan – Kendali dan Formulir Penggunaan Kekuatan (B): Anev Pimpinan yang merupakan lampiran dari Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. 

“Sudah lama Polri selalu mengklaim menggunakan kekuatan sesuai prosedur dalam menghadapi aksi massa atau menyergap terduga pelaku kriminal tanpa disertai akuntabilitas yang jelas lewat publikasi pelaporan semacam ini,” 
kata M Isnur.

Penyidik Kepolisian RI harus segara mengirimkan surat tembusan pemberitahuan penahanan kepada masing-masing keluarga yang ditahan.
Rumah Sakit harus memberikan informasi publik tentang jumlah orang yang dirawat dan meninggal.

Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman dengan melibatkan masyarakat sipil perlu menyelidiki lebih lanjut tentang insiden ini, menemukan dalang di balik peristiwa guna mencegah keberulangan peristiwa dan impunitas di masa mendatang.

Dikatakan  LBH Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) juga akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat terkait insiden kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. 

Koordinator KontraS Yanti Andiyani berharap pembukaan posko pengaduan itu dapat membantu proses pengusutan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat dalam aksi massa pada 21-22 Mei. 

“Kami punya inisiatif untuk membuka pengaduan terbuka bagi masyarakat sipil untuk mendapat data dan analisis informatif yang kuat dan solid,” ucap Yati. (lma)

KPU Tolak Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Sebelumnya

Video Saat Tim Hukum Prabowo-Sandi Berdoa di Mushola MK Sebelum Sidang

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News