MENGHARAP KABAR BAIK
Ludiro Prajoko
KOMENTAR

Oleh: Ludiro Prajoko

PEMILU  2019 tak melulu kabar buruk. Paling tidak, dari perhelatan itu, tergeletak dua hal yang dapat diharapkan menjadi kabar baik:

 Satu (01): Dinamika Pemilu 2019 sangat potensial menyumbangkan topik menarik bagi kajian dan riset politik (Indonesia) kontemporer: Demokrasi Anti-demokratik. Kedengarannya absurd. Tapi, justru dalam sensasi absurditasnya itulah daya tarik topik itu. 

Ringkasnya, para ilmuwan politik perlu menjelaskan secara konseptual, bagaimana rejim demokratik bergerak melingkar menjadi anti-demokratik: semena-mena terhadap metode demokratik Schumpeterian untuk mengobrak-abrik demokrasi itu sendiri. Instrumen otoritarianistik yang memiliki cara kerja: menekan, membungkam, menjebloskan, meniadakan, ……, intensif digunakan.

Namun, menganggap hal itu sebagai kembalinya rejim otoriter-reotoritarianisme, dengan menempatkan Orba sebagai batu acu, jelas salah pikir yang serius. Rejim otoriter muncul melalui upaya klasik-khas: kudeta atau revolusi.

Kecuali, di Rumania, di mana demokrasi berperangai aneh: melahirkan pemimpin yang kelakuannya persis pemimpin yang telah diusir. Baik untuk soal korupsi, juga kelakuan yang tak senonoh kepada rakyat. 

Di Rumania, pesta demokrasi yang digelar segera setelah rejim komunis tumbang, dimenangkan para eks komunis. Hal itu sangat menyinggung perasaan kaum demokrat. Dengan berang mereka menuding: Rakyat Rumania telah memerlakukan demokrasi secara serampangan, sebab,   mereka memilih pemerintah seperti memungut barang bekas di jalan-jalan.
  
Bagaimana menjelaskan konsolidasi kekuatan anti-demokratik dalam demokrasi? Konsep hegemoni Gramscian tampaknya masih cocok digunakan. Tapi, kooptasi ala NOB sudah tak memadai. Suluk Dewey boleh jadi sebagai paradigma: politik adalah bayang-bayang dalam masyarakat yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar-korporasi. 

Dimensi dan peran internasional jelas tak dapat diabaikan. Negara dan revolusi sosial-nya Theda Skocpol perlu dibaca ulang untuk mendapatkan qiyas guna mengonstruksi peran international dalam membentuk rejim demokrasi anti-demokratik ini. 

Selain itu, perlu ditelisik secara seksama anatomi kaum demokrat yang berdiri gagah menopang rejim ini. Tampaknya, ada yang meleset dalam susunan syaraf dan tulang kaum yang mengoarkan dirinya paling pancasilais, paling depan menjaga demokrasi dan NKRI. 

Sebagai tambahan, kalau anda suka berteori ikhwal Garis Keras, tak perlu khawatir. Garis keras ada dimana-mana. Tak dihabiskan oleh Duros: sayap militer garis keras di negara-negara Amerika Selatan. Pasti anda temukan juga garis keras dalam rejim demokrasi anti-demokratik ini. 

 Dua (02): Sejumlah besar manusia bergerak menyerupai banjir tahunan. Panorama yang  mengesankan: Gerakan Swadaya Politik Rakyat merekah penuh daya. Gerakan itu melekat dan menopang pasangan calon Prabowo–Sandi.

Swadaya politik rakyat menunjuk pada prakarsa dan tindak aktif sejumlah besar pendukung. Mereka bergerak seturut kesadaran otentik (nir pamrih), menampilkan parade partisipasi (melawan mobilisasi), memompa keberanian dan daya kritis (melawan otoritas yang dirasa tak adil), menggelorakan kesanggupan berkorban (melawan monetisasi-politik uang), mengencarkan kontrol publik (melawan segala yang curang). Pendek kata, mereka merayakan unsur-unsur esensial bagi tegaknya demokrasi yang diimpikan Chomsky.

Mereka memang sedang menggadang calon pemimpin yang didamba.  Tapi, semua itu tak cukup dijelaskan hanya dengan teori ‘Efek Prabowo-Sandi’. Kesadaran dan tanggung jawab politik warga, keharusan meluruskan jalannya demokrasi, kehendak bersama untuk perubahan, ………., yang mencuat dari gerakan swadaya politik itu, tampaknya menyelipkan hal-hal baru dalam dinamika politik Indonesia. Salah satunya: kemeriahan Koalisi Orang-Orang Tulus. 

Dalam koalisi itu, relawan mengambil alih peran kader partai (pihak yang memang sejak awal sulit diidentifikasi). Emak-emak tampil sebagai kekuatan signifikan, menggeser basis-basis aktivis konvensional. Ustadz berlari kencang meninggalkan kaum cerdik pandai. Dan, seterusnya…

Namun, bila dua isu itu ternyata tak menarik untuk dikaji. Apa boleh buat, Pemilu 2019:  memang melulu kabar buruk yang memerosotkan, tidak hanya martabat bangsa ini! 

Kasus UAS dan Ancaman Disharmoni Bangsa

Sebelumnya

Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan, Kenapa Gak Ke Beijing?

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Gelitik