Mantan Dirut Pertamina Karen Agustuawan Dituntut 15 Tahun Penjara
Karen Agustiawan
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Meski baru tuntutan, namun mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dituntut berat, yakni penjara 15 tahun subsider 6 bulan dan denda Rp 1 miliar. Tuntutan itu dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Karen Agustiawan terdakwa korupsi dalan kasus investasi blok Basker Manta Gummy (BMG). Perbuatan Perbuatan Karen tersebut dilakukan bersama-sama dengan eks Direktur Keuangan Pertamina Ferederick S.T Siahaan, eks Manager Merger dan Akuisisi Pertamina Bayu Kristanto serta Legal Consul dan Compliance Pertamina, Genades Panjaitan. 

Karen diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa dalam surat tuntutannya. 

Pertamina, menurut Jaksa,  tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis lewat investasi di Blok BMG. Sebab sejak 20 Agustus 2010 ROC selaku operator di blok BMG menghentikan produksi dengan alasan lapangan tersebut tidak ekonomis lagi.

 “Sejak persetujuan, terdakwa bersama-sama merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi terbukti secara sah,” papar jaksa.

  Usai sidang, Karen Agustiawan membantah melawan hukum dalam investasi Pertamina di blok Basker Manta Gummy (BMG). Menurutnya, persetujuan investasi itu disertai penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

“Ini kan saya harus kembali lagi. Apa  apa kemarin dalam sidang tidak terlalu menyimak. Supaya ini jelas apa yang ditandatangani Pertamina semua risiko sudah dimitigasi sehingga tidak ada kami lakukan sesuatu di luar prosedur,” kata Karen. 

Investasi tersebut, katanya, disetujui komisaris dan direksi Pertamina sehingga ia tidak melanggar kewenangan apapun. Dia pun merasa bingung dikenakan pidana karena investasi tersebut. 

“Ini akusisi bisnis hulu menjadi ilmu yang belum dipahami dan harus segera disampaikan, karena ini terus terang akan membuat preseden buruk nanti setiap ada sumur yang gagal eksplorasi atau yang tidak berhasil bisa dipidanakan,” kata Karen. (lma)

Tim Prabowo-Sandi Minta MK Mengadili Kecurangan Bersifat TSM

Sebelumnya

Ini Kali Pertama KPK Tuntut Korporasi dalam Kasus Korupsi

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum