AJI Indonesia Minta Pemerintah Cabut  Pembatasan Akses Medsos
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI Wiranto memutuskan membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur penyebaran video dan gambar, pasca demonstrasi  21 Mei 2019.  Pembatasan akses itu dikecam oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia karena di satu sisi membatasi konten hoax namun di saat yang sama menurup akses bagi yang informasi yang benar.

Pembatasan akses  ini disampaikan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). Pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum mengeluarkan kebijakan ini.

Pembatasan yang bersifat sementara ini untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri.

AJI dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan empat point kepada pemerintah. Intinya, meminta agar pemerintah  mencabut  penbatasn akses tersebut. 

“Kami menilai langkah ini tak sesuai Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” demikian poin pertama pernyataan  tertulis AJI yang diteken oleh Ketua Umumnya Abdul Manan dan Sekjen Sasmito Madrim tertanggal 23 Mei 2019 itu. 

Kedua, AJI meminta  pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar.

Katiga, menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.

Keempat,  mendorong pemerintah meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif, melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.  (lms)

Amien Rais Warning Jokowi: Jangan Kemaruk dengan Ibu Kota Baru

Sebelumnya

BMKG: Kaltim Bukan Wilayah Aman dari Potensi Gempa dan Tsunami

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional