Pernyataan Wiranto, Pemerintah Bepotensi Melanggar Hukum
Chandra Purna Irawan
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Menko  Polhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji adanya pelanggaran hukum yang dilakukan para tokoh pasca pemilu.  Tim hukum itu akan mengkaji semua ucapan, pemikiran, dan tindakan tokoh yang melanggar hukum.

Langkah   pemerintah ini diambil untuk menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tak terbawa hasutan-hasutan untuk memecah belah bangsa.

Atas pernyataan Wiranto itu, Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjend LBH Pelita Umat  Chandra Purna Irawan,S.H.MH angkat suara. Kepada TILIK.ID Chandra mengatakan, setiap orang telah dijamin oleh UUD 1945 untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, pikiran. 

“Siapapun tidak boleh melarang dan tidak boleh membatasi. Apabila pemerintah berusaha untuk membatasi hak tersebut adalah tindakan melanggar hukum,” kata Chandra.

Menurutnya, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,  bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia  adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

“Pembentukan Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu adalah tindakan berlebihan dan berpotensi meng-kriminalisasi pemikiran. Ada dugaan tampak seperti mencari-cari kesalahan.  Jangan sampai masyarakat menyimpulkan bahwa ada dugaan penguasa telah memanfaatkan hukum demi mempertahankan dan  meraih kekuasaan. Katanya negara demokrasi?” beber Chandra. 

Apabila sampai terjadi “perselingkuhan” hukum dan politik, tambah Chandra,     maka sangat berbahaya sekali karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat.  Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial. 

“Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Apabila ada standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial,” katanya lagi.

Menurut Chandra, pemerintah tampak seperti menjadi penafsir tunggal atas Pancasila. Seolah-olah Pancasila senantiasa tampak sering dijadikan alasan untuk mengambil tindakan. 

“Seharusnya Pemerintah mengedepankan asas praduga tak bersalah, asas due process of law dan asas kepastian hukum,” pungkas Chandra, Selasa (7/5). 

Senin kemarin (6/5) Menko Polhukam Wiranto menginformasikan pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji  pernyataan tokoh-tokoh nasional yang melanggar hukum. 

“Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin Rakortas tentang ‘Permasalahan Hukum Pascapemilu’ di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5). (lms)

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustuawan Dituntut 15 Tahun Penjara

Sebelumnya

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Dipanggil KPK dalam Kasus e-KTP

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum