Hak Konstitusional Warga Negara
Abustan
KOMENTAR

Oleh: DR H.Abustan,SH.MH
(Pengajar Hukum Konstitusi Universitas Islam Jakarta—UID)

MENJADI Warga Negara Republik Indonesia, menurut UUD Negara RI 1945, mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Di samping jaminan HAM, setiap warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 .

Hak konstitusional warga negara yang meliputi HAM dan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “Segala warga negara”, “Tiap-tiap warga negara”, atau “Setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. 

Itu satu hal yang secara faktual dapat kita saksikan, belum lagi dampak lain seperti ongkos sosial berupa polarisasi masyarakat sebagai ekses pilkada, pileg, dan pilpres. Kesenjangan dan/atau konflik yang mengisolir hubungan silaturrahim di akar rumput tak dapat dipungkiri. Keterbelahan masyarakat dari akibat perbedaan pilihan politik, sudah bukan rahasia lagi.

Apalagi akhir2.ini, menjelang pemilu serentak yang tinggal hitungan hari lagi, banyak pendapat dan analisis yang berkembang bahwa inilah Pemilu 2019 yang paling brutal. Suasananya begitu emosional, penuh hoaks, dan narasi-narasi kebencian. Belum lagi institusi (lembaga) yang seharusnya netral dan memberikan keteladanan, tetapi sebaliknya menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan. Potret paradoksal ini, semakin memperburuk hakekat demokrasi itu sendiri.

Mengacu dan berdasar pada hal-hal tersebut, tentu kita tak boleh pesimis melihat praktek-praktek demokrasi yang makin melenceng dari arah dan cita-cita reformasi. Tetapi.sebaliknya tetap optimis dengan cara mengembalikan nilai-nilai demokrasi ke arah yang ideal, yakni jauh dari praktek kecurangan dan politik uang (money politics).  Dalam artian, meletakkan pilihan secara rasionalitas, sehingga benar-benar nemilih wakil rakyat dengan syarat: kompetensi, integritas, pengetahuan luas, dan bertanggung jawab kepada amanat rakyat .

Dengan demikian, untuk memperbaiki dan melakukan perubahan secara total di negeri ini, pada akhirnya kembali kepada Warga Negara Indonesia itu sendiri selaku pemegang kedaulatan. Karena itu, hak memilih pemimpin sebagai hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara Indonesia haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. 

Oleh sebab itu, salah satu tantangan pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPD. dan pemilihan presiden adalah memunculkan pemenang dengan figur yang memiliki kesungguhan untuk mengangkat harkat dan martabat  rakyat Indonesia, sehingga rakyat seluruh Indonesia benar-benar mendapatkan haknya untuk hidup sejahtera. Kehidupan rakyat yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa (founding father) yaitu memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa. 

Jakarta, 14 April 2019

JOKOWI VS PEOPLE POWER

Sebelumnya

Prabowo dan Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Gelitik