KPK: Rommy Tersangka Kasus Jual  Beli Jabatan
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) saat Jumpa pers terkait Romahurmuziy, Sabtu (16/3/2019).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kementerian Agama RI. Penetapan tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada pers di Gedung KPK, Sabtu (16/3). 

Laode Syarif mengatakan, kasus yang menjerat Rommy terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Rommy diduga sebagai penerima suap. Sedangkan  sebagai pemberi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. 

“KPK sangat miris dan menyesalkan terjadinya kembali jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik bagi instansi lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

KPK menjelaskan kronologi kasus Rommy ini. Bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Syarif mengatakan pengumuman itu juga dapat dibuka secara online di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Diduga terjadi komunikasi dan penemuan antara Muwafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Rommy dan pihak lain. Muwafaq  dan Haris  diduga menghubungi Rommy  untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl,” ungkap Syarif.

Pada 6 Februari 2019, kata dia, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya.

“Pada saat ini lah diduga pemberian pertama terjadi,” ucap Syarif.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

“HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

“Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muwafaw berkomunikasi dengan Haris untuk dipertemukan dengan Rommy. Pada 15 Maret 2019, Muwafaq, Haris, dan Abd Wahab  bertemu dengan Rommy  untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muwafaq,” kata Syarif.

Abdul Wahab  adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP yang juga diamankan oleh KPK pada operasi tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3).

KPK juga telah menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan.

Syarif juga menyampaikan bahwa KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi dari sektor politik, yaitu anggota DPR 70 orang, DPD satu orang, DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang.

“Sehingga setidaknya 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik. Korupsi ini dilakukan bersama pihak pihak lain di kementerian, daerah, dan swasta sehingga diperkirakan lebih dari 60 persen pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik,” tuturnya.

Dalam momentum Pemilu 2019, ucap dia, KPK juga mengingatkan agar masyarakat memilih dengan jujur, sesuai dengan slogan menuju pemilu berintegritas yang baru saja diusung KPK bersama KPU, yaitu “Pilih Yang Jujur”. (lms/atr/lms)

Situasi di Bandara sebelum Gubernur Kepri yang Kena OTT Dibawa ke Jakarta

Sebelumnya

Komisi Yudisial Terima 67 Pendaftar Calon Hakim Agung

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum