AROPI  Gugat Lagi Pasal yang Mengancam Hak Warga untuk Tahu Lebih Cepat Hasil Pemilu
Ketua Dewan Pembina AROPI Denny JA PhD saat menyampaikan langkah Lembaganya terkait UU No 7 Tahun 2017, Jumat (15/3/2019).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta - Menjelang pelaksanaan Pemilu mendatang pelaksanaan hitung cepat oleh Lembaga Survei justru kembali terjegal oleh peraturan Pemilu. Peraturan itu tertuang  dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 449 ayat 2 dan ayat 5. 

Dalam UU itu, ada larangan pengumuman hasil survei yang tidak boleh dilakukan di masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia bagian barat. 

Pada pasal  540 ayat 2 berisi ancaman pidana penjara dan denda apabila Lembaga Survei masih melakukan tindakan sebagaimana yang tertuang di Pasal 449 ayat 2 dan 5.

Undang-undang ini jika diterapkan tentu akan setback. Sebab, bunyi frase pada pasal yang serupa sebetulnya pernah digugat melalui Judicial review  oleh AROPI pada tahun 2008 dan oleh Persepi tahun 2014. 

Dalam gugatan itu, MK memenangkan gugatan asosiasi lembaga survei tersebut.  Jadi sudah ada yurisprudensi yang jelas.

Tetapi   mengapa kemudian frasa serupa muncul lagi dalam UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut telah membelenggu hak masyarakat untuk ingin tahu hasil pemilu secara lebih cepat.

 AROPI pun berteriak menyikapi ancaman terhadap hak masyarakat untuk tahu lebih cepat ini.  Langkah langkah apa yang akan dilakukan oleh AROPI yang menaungi puluhan lembaga survei?

 Dalam pertemuannya siang tadi, Jumat (15/3) Katua Umum AROPI Sunarto Ciptoharjono dan Ketua Dewan Pembina Aropi Denny JA, PHd telah mengambil sikap akan kembali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
 
 Pasal yang akan diajukan pada UU No 7 Tahun 2017 itu adalah  Pasal 449 ayat 2,  ayat 5, ayat 6; pasal 509; pasal 540 ayat 1dan ayat 2 beserta penjelasannya.
 
 “Kami mengajak  seluruh elemen masyarakat mendukung langkah-langkah judicial review ini. Sebab ada indikasi bentuk produk legislasi tidak tertib. Apalagi peraturan substansi pasal serupa yang sudah pernah dianulir dihidupkan kembali,” kata Denny JA. 
 
Dia mengatakan, pasal inu sudah berulang kali digugat dan dikabulkan oleh MK, dan belum ada bukti terkait bandwagon effect dan underdog effect
 
“Rilis data hitung cepat menjawab kebutuhan masyarakat akan prediksi hasil pemilu secara ilmiah.  Kegiatan survei dan hitung cepat bukan kegiatan politik, dan MK malah menyebut hasil survei bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang Pemilu,” katanya.
 
Asosiasi Riset Opini Publik  (AROPI) ini pun menghimbau Lembaga Legislasi lebih cermat dalam penyusunan Undang-Undang, jangan sampai kasus serupa terulang di masa depan.

“Aropi memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat putusan atas permohonan judicial review sebelum Masa Tenang,” kata Sunarto Ciptoharjono. (lms)

Praktisi Hukum: UAS Tidak Perlu Minta Maaf

Sebelumnya

Amien Rais Warning Jokowi: Jangan Kemaruk dengan Ibu Kota Baru

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional