Kedudukan Hukum Diskusi Khilafah di Kampus
Chandra Purna Irawan
KOMENTAR

Oleh: Chandra Purna Irawan, SH, MH
(Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjend LBH Pelita Umat)

KAMPUS  simbol rasionalitas dan akal sehat, di mana para cerdik pandai berkumpul dan terbiasa beradu gagasan dan ide menggunakan nalar sehat secara ilmiah. 

Namun sayang banyak persekusi dan “kekerasan psikis” terjadi pada mahasiswa yang menyampaikan gagasan yang berasal dari ajaran Islam yaitu Khilafah. Persekusi dengan tujuan menekan psikis atau kejiwaan mahasiswa agar takut dan berhenti menyampaikan atau mendakwahkan ajaran Islam yaitu Khilafah.

Tak jarang terkadang mahasiswa tersebut dituding bahwa anda masuk daftar teroris, anda terjebak dalam gerakan, haram bicara khilafah di negeri ini.  Bahkan ada  pergerakan mahasiswa ikut serta melakukan persekusi terhadap mahasiswa lain dengan cara menguntit/memata-matai, melaporkan dan membubarkan. Memalukan...

Dalam perspektif hukum di negeri ini, bahwa menyampaikan gagasan atau mendakwahkan ajaran Islam, seperti  Khilafah,  tidak dilarang. Tidak ada keputusan pemerintah atau produk peraturan perundang-undangan yang melarang.

Lingkungan pendidikan tinggi adalah tempat bersemai bagi tumbuh kembang nalar kritis, ilmu pengetahuan, pengembangan dan penjagaan nilai-nilai, normal dan moral, yang harus steril dari intervensi kekuasaan, apalagi jika intervensi itu bertujuan untuk menekan dan/atau mematikan bibit-bibit ilmu pengetahuan, daya kritis dan pembelaan terhadap umat, hingga mematikan unsur nilai, norma dan etika.

Hiruk pikuk dinamika politik termasuk di dalamnya adanya perbedaan yang tajam antara logika penguasa dan logika kritis segenap elemen anak bangsa, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengekspor intimidasi, teror, dan ancaman di lingkungan sivitas akademika, memaksakan tafsir tunggal penyelenggaraan bernegara menurut pandangan penguasa.

Lingkungan kampus yang di dalamnya terdapat sivitas akademika, harus steril dari unsur kekuasaan dan harus tetap berdiri tegak di atas nilai, norma dan etika dan berpegang teguh pada intelektualitas yang netral, berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab khususnya untuk melaksanakan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Akhir-akhir ini unsur kekuasaan telah secara telanjang mempertontonkan kejumawaan kuasa, dengan menerobos batas eksklusifitas ruang kampus yang memberi pandangan berdasarkan teori dan basis ilmiah, memaksa civitas akademika untuk tunduk, taat dan patuh pada logika dan nalar yang berbasis pada tekanan dan kemauan kuasa.

Pemanggilan beberapa dosen, mahasiswa, di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, baik berujung teguran, surat peringatan bahkan pembebastugasan, yang disebabkan oleh adanya aktivitas penyampaian aspirasi, pembelaan dan dukungan pada nilai kebenaran dan keadilan oleh Sivitas Akademika, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik ditinjau dari aspek hukum maupun dilihat dari kacamata nilai pendidikan.

Organ-organ kekuasaan tidak boleh memaksakan kehendak, membawa tafsir tunggal kebenaran penguasa, mendobrak dan masuk ruang kampus, menyebar teror dan ancaman, menekan dan memaksa civitas akademika untuk tunduk, taat dan patuh, melepaskan nilai moral dan standar berdasarkan logika keilmuan, dan membenarkan seluruh tafsir kebenaran yang disodorkan penguasa.

Kota Padang, 11 Maret 2019.

Di MRT, Jokowi Kehilangan Simpati

Sebelumnya

Akankah Prabowo Keok Lagi?

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Gelitik