Merenung Nusantara di Tepian Tasik Putrajaya
Bang Sem
KOMENTAR

Catatan Bang Sem

BULAN  penuh di atas Putrajaya. Malam menebarkan kedamaian. Hampir lewat tengah malam, ketika bersama seorang teman saya menghabiskan waktu di tepian danau buatan yang begitu luas di Pusat Pemerintahan Malaysia, Putrajaya.

Di depan saya cahaya Istana Hinggap Sultan Selangor nampak mulai redup, sebentar lagi dimmer pada sistem pencahayaannya akan mematikan sebagian besar lelampuan. Pun begitu dengan lelampuan yang membuat Masjid Putra dan Kantor Perdana Menteri temaram sejak selepas senja. Kubah istana (kediaman resmi) Perdana Menteri di kejauhan sudah tak nampak. Cahaya Jembatan Saujana masih terlihat berubah-ubah warna, cahayanya.

Malam itu, Selasa (19/2/19) kami berbincang tentang masa depan Nusantara yang disangga Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar.

Meski Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sudah menghantarkan Indonesia masuk ke dalam G20, bergaul dengan negara-negara yang bergerak maju - dan sempat dicemburui Singapura, ke depan belum tentu bisa menjadi penyangga utama kebangkitan Nusantara. Pun demikian halnya dengan Malaysia.

Kepada sejumlah Pemimpin Redaksi dan wartawan senior Malaysia dan Indonesia, di kantornya, petang harinya, Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohammad mengemukakan, Malaysia menghadapi persoalan berat karena beban utang. Salah satu tokoh pendiri ASEAN (Association of South East Asia Nations) itu menyebut meningkatnya kekuatan perekonomian China. Itu sebabnya fokus pemerintahan Malaysia yang dipimpinnya kini, bekerja keras memulihkan perekonomian.

Kata kuncinya adalah efisiensi yang ditopang oleh produktivitas berbagai kreativitas dan inovasi, sambil melakukan stabilisasi politik, mengingat partai-partai politik yang berkoalisi dalam Pakatan Harapan dan memerintah, sedang berjuang cepat mengubah habitus politik mereka dari pembangkang (oposan) menjadi penguasa. Tun sendiri, hanya akan memimpin proses transisi sampai dua atau tiga tahun ke depan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Melihat fenomena penyelenggaraan negara empat tahun terakhir, Indonesia akan mengalami nasib yang mirip dengan Malaysia, proses kemunduran atau paling tidak akan stagnan, lantaran beban utang luar negeri, akibat kebijakan tiba saat tiba akal.

Politik monumentasi yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik (jalan tol, pelabuhan, bandara dan sejenisnya) dan ‘pembiaran’ alih fungsi lahan di kantung-kantung kawasan produksi, justru menimbulkan persoalan yang berakibat pada ‘pembelakangan’ infrastruktur ekonomi dalam konteks sistem.

Kebanggaan dan harkat bangsa, kedua negara, terbebani oleh utang luar negeri (utang Indonesia, meningkat menjadi 376.839,29 Juta USD pada kuartal keempat tahun 2018 dari 359.793,63 Juta Dolar AS pada kuartal ketiga tahun 2018). Utang luar negeri Malaysia ( yang sudah menggunakan mata uang domestik) sebesar 924.887,22 Juta RM pada kuartal keempat tahun 2018. Tentu tak hanya utang sebagai indikator. Banyak indikator lain yang menunjukkan perlunya perubahan tata kelola pemerintahan untuk menaikkan kebanggaan dan harkat bangsa.

Dalam situasi dua negara (Malaysia - Indonesia) yang masih harus melakukan percepatan transformasi — karena pilihan yang keliru atas model perubahan politik reformatif yang melelahkan —, Singapura dan Brunei Darussalam tak bisa diharapkan banyak.

Pun demikian halnya dengan Thailand, Filipina dan Myanmar yang masih menghadapi persoalan laten secara internal berdampak internasional, seperti kasus-kasus Patani, Mindanao, dan Rohingya. Akan halnya Vietnam, Laos, dan Kamboja sedang berkonsentrasi penuh membenahi perekonomian mereka.

Di sisi lain pergaulan antar negara serantau ini, terkendala oleh komunikasi antar pemimpin negara yang tak selancar dulu. Relatif hanya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Sultan Bolkiah saja yang senior. Kapasitas dan orientasi kepemimpinan negara-negara ASEAN tak sama. Pun, pengalaman dan wawasannya.

Dalam situasi demikian, di dunia berlangsung orientasi baru perekonomian dari Amerika - Eropa ke Asia - Pasifik. Indonesia dan Malaysia akan menjadi medan utama perang dagang dan politik Amerika Serikat dengan China, yang menyertai Eropa.

Indonesia dan Malaysia mesti berkutat menghadapi arus besar politik dagang di sektor agro-industri, misalnya. Merosotnya harga sawit dan komoditas pertanian lainnya, adalah realitas pertama yang nampak di depan mata.

Pada saat bersamaan, disadari atau tidak, Indonesia - Malaysia menjadi target pelemahan lewat politik perkauman, termasuk arus besar sekularisasi yang belum usai sampai terjadi politik domestik yang memisahkan agama dan budaya dengan negara. Terutama, karena di dua negara inilah Islam dan bangsa Melayu berada.

Persoalan hari ini dan esok, dengan arus besar globalisasi dan glokalisasi, tak hanya akan menghadapi persoalan singularitas dan transhumanisme yang menyertai percepatan teknologi informasi.

China akan terus agresif dan menancapkan pengaruhnya di kawasan ini, dan boleh diprediksi akan terus memelihara konflik di Laut China Selatan yang akan melibatkan Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Amerika Serikat pun demikian, tak akan berhenti memelihara konflik kawasan yang akan melibatkan Indonesia, Papua Niugini, Vanuatu, dan akan menyeret Australia.

Akankah sejarah berulang? Kita tak bisa memastikan, yang nyata adalah Malaysia dan Indonesia berada di kawasan yang tak pernah henti menjadi medan pertarungan kekuatan bangsa-bangsa besar dengan sejarah masa lampau yang panjang. Indonesia dan Malaysia menjadi pusat strategis gravitasi politik internasional, setelah di masa lampau menjadi arena eksploitasi dan dominasi Barat.

Kawasan ASEAN bukan adalah obyek kekuasaan, bukan subyek kekuasaan. Indonesia, Malaysia dan negara-negara di rantauan ASEAN berutang dalam hal membangun tatanan politik dan ekonominya. Dan kelemahan kepemimpinan di negara-negara ASEAN, meski tak selalu, cenderung menampilkan citra eidetik — gambaran mental dirinya sendiri yang bergantung kepada orang lain. Sejarah panjang dunia menunjukkan, kawasan serantau ini, khasnya Indonesia dan Malaysia merupakan sentra konsentrasi kekuatan politik paling penting dalam sistem internasional, sejak jatuhnya Roma. Terutama, setelah dinasti Ming di Cina, kekaisaran Mughal di India, dan Kekaisaran Persia di Timur Dekat — kewalahan menghadapi arus besar politik Eropa (dan kemudian Amerika).

Malaysia dan Indonesia akan selalu menjadi sasaran utama, agar tak mempunyai kekuatan otonom dalam sistem internasional, situasi yang kurang lebih bertahan sampai akhir Perang Dunia Kedua di pertengahan abad ini. Karenanya, Malaysia dan Indonesia akan menentukan bagaimana posisi dan konstelasi Nusantara di masa depan.

Akankah Nusantara bangkit dan berjaya kelak? Rakyat Malaysia dan Indonesia yang harus menentukan, dengan kesadaran memilih pemimpin yang sadar dan mampu berjuang mengangkat harkat bangsanya, nation dignity. Pemimpin yang mampu menegaskan kepada dunia, the real souvereignity - kedaulatan yang nyata secara politik; mandiri secara ekonomi; dan unggul dalam peradaban (berbasis manusia unggul), sekurang-kurangnya pada tahun 2045.

Rakyat Malaysia sudah lebih awal menentukan arah baru penyelenggaraan negaranya, melalui Pilihan Raya Umum (PRU) ke 14, 9 Mei 2018 lalu yang menumbangkan rezim lama Barisan Nasional setelah memerintah selama enam dasawarsa, sejak negara itu merdeka. Tinggal lagi Rakyat Indonesia, menentukan masa depan di bilik suara pada Pemilihan Umum Serentak 17 April 2019. Hasilnya akan menentukan, Indonesia memimpin kebangkitan Nusantara atau hanya menjadi camèo di layar masa depan.

Nusantara menanti keputusan akalsehat dan akalbudi rakyat Indonesia. |

Amankan C1 dan Lawan Lelah

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Imaji Sem