FORHATI Kaji RUU P-KS, Kesimpulannya: Bertentangan dengan Pancasila
Prof Dr Neng Subaedah saat mempresentasekan analiisnya terhadap RUU P-KS yang digelar MN FORHATI di Hotel Sofyan Cikini Jakarta, Rabu (20/2).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Ormas Perempuan Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) kembali mengkaji materi pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Dalam kajian yang berempat di Hotel Sofyan Cikini itu, Rabu, menghadirkan Prof Dr Neng Subaedah MA. 
 
 Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) FORHATI Hanifah Husein beserta jajaran pengurusnya ikut membahas detail demi detail pasal-pasal dalam RUU tersebut.
 
 Bukan kali ini saja MN FORHATI mengkaji isi RUU tersebut.  Pada Januari lalu, ormas perempuan ini juga membahas RUU P-KS ini dalam seminar di KAHMI Center. Pada Desember tahun lalu, FORHATI juga membahas dalam rapat kerja nasional di Yayasan Permata Sari.
 
 Dalam kajian di Hotel Sofyan, hadir Sekjen MN FORHATI Jumrana Salikki, pengurus KOHATI PB HMI, Farida Sihite, Kasma Kasim, Helwa Alkatiri, dan lainnya.
 
 Prof Dr Neng Subaedah dalam analisisnya mengatakan, RUU P-KS sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat Indonesia. UU itu dilihat dari judulnya sangat ideal, namun isinya justru bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan adat serta tradisi ketimuran. 
 
 “UU P-KS dapat menjadi pintu masuk diubahnya UU Perkawinan dan Peraturan Perundangan terkait. Jika UU ini bertahan memuat ketentuan yang ada saat ini, maka RUU P-KS harus ditolak karena tidak sesuai dengan Pancasila,” kata Prof Dr Neng Subaedah. 
 
 Menurut Neng, RUU ini ingin menghapus kekerasan seksual misalnya perkosaan dengan cara melegalkan hubungan suka sama suka. “Perkosaan akan dijerat oleh hukum namun tidak jika dilakukan sula sama suka,” katanya.
 
 “Walaupun bukan muhrim tapi jika hubungan seksual itu dilakukan dengan suka sama suka maka tdak dijerat oleh hukum. Namun walaupun dia adalah muhrim namun dilakukan dengan pemaksaan, apalagi kekerasan, maka 
itu  bisa dijerat,” katanya.

RUU ini juga, menurut pakar hukum pidana ini, sama saja melegalkan seks bebas, LGBT, dan semen leven. Apapun bebas dilakukan yang penting tidak terjadi kekerasan. 

“Judulnya menghapus kekerasan seksual namun tujuannya adalah seks bebas,” ujarnya.

Karena itu, Neng Subaedah menyatakan RUU P-KS ini haruslah ditolak. Atau jika diperlukan, diusulkan diganti dengan RUU Pemberantasan Tindak Kejajatan Seksual. 

Sementara itu, Hanifah Husein mengatakan, dari berbagai kajian khusus yang dilakukan MN FORHATI kita sudah berada pada kesimpulan bahwa RUU P-KS ini haruslah ditolak.

“Di luar sana,  begitu banyak stake holder, lembaga, atau bahkan parpol  yang menolak RUIU ini akibat banyaknya kontradiktif dengan aturan lain,” katanya.

Dikatakan, sebenarnya RUU P-KS ini tidak mutlak diperlukan. Kejahatan seksual juga sebenarnya sudah dicover oleh KUHP.  “Namun untuk lebih spesifik, usul Prof Dr Subaedah sangat bagus yaitu membuat UU Kejahatan Seksual, bukan semata kekerasannya,” kata Hanifah. 

Mahasiswa Demo DPR Sampai Malam

Sebelumnya

PHE Update Berkala Penanganan Insiden Sumur YYA

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional