Umat Islam Korban Stigma Radikalisme, Intoleran, dan Hoax
Korpres MN FORHATI Hanifah Husein saat menyampaikan pandangannya pada acara Ngobrol Santai” di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta, Senin (11/2/2019).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Masih  banyak stigma  negatif terhadap Islam, terutama dikaitkan dengan radikalisme, intoleransi dan hoax. Parahnya, stigma ini  terus dialamatkan kepada golongan umat Islam. Umat Islam justru merupakan korban stigma radikalisme, sikap intoleran dan hoax.

Untuk pandangan radikalisme,  dari sisi etimilogis, bermakna positif. Yaitu dari kata , radiks, yaitu berakar.  Artinya, seorang yang radikal adalah mereka yang mempunyai akar kuat di lingkungan masyarakatnya. 

Dalam konteks ini, seorang muslim yang radikal secara semantik adalah mereka yang menjalankan prinsip agamanya secara kaffah.

Demikian pendapat yang disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (FORHATI)  Hanifah Hussein dalam forum “Ngobrol Pintar,” yang digelar Gerakan Millenial Independen Indonesia, di Auditorium Perpustakaan Nasional - Jakarta, Senin (11/2/19).

Selain Hanifah, tampil sebagai pembicara pengamat teroris, Nasir Abbas dan pemimpin redaksi Pesantren Kita, Muhammad Sofa. Ngobrol Pintar dipandu Nurjannah.

Sayangnya, menurut Hanifah, radikalisme kemudian difahamkan secara negatif, ketika kata radikal tak lagi didekati secara denotatif, tetapi lebih cenderung didekati secara konotatif.

“Di Indonesia, pemahaman radikal dan radikalisme bermakna konotatif politis dan kemudian menjadi stigma, semenjak berlangsung penjajahan atas berbagai kerajaan dan kesultanan di seluruh Nusantara,” kata Hanifah.

Dengan pendekatan konotatif - politis itulah, kata Hanifah, radikalisme dimaknai sebagai keyakinan atau tindakan kaum yang menginisiasi dan menggerakkan perubahan menyeluruh sistem sosial dan politik.

“Radikalisme lantas dimaknai sebagai faham yang menjadikan pemberontakan —pembangkangan—  sebagai jalan keluar suatu proses perubahan politik,” ungkapnya.

Dikatakan, pemikir dan pemerintah imperialis, melihat totalitas pemahaman – pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk radikalisme. Terutama, karena penentang penjajahan itu adalah para pemimpin agama, ulama atau muslimah.

Menurut Hanifah, Islam mengajarkan umatnya menjadi umat Wasatha - tidak ekstrim - moderat (QS Al Baqarah). Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat luas bagi manusia lain (tanpa memandang etnis dan agama). Khairun Naas Anfaau’hum Lin Naas,.

“Dalam konteks memelihara toleransi, Islam melarang umatnya bermain-main dengan hoax,” ujarnya, sambil mengutip Al Qur’an - surah Al Hujurat 12. Islam tegas mendidik umatnya bersikap Anti Radikalisme, Selalu bersikap roleran, dan Anti Hoax,” katanya. 

Perempuan muslim atau muslimah, anak-anak, dan lansia, selalu menjadi korban radikalisme dan kelompok radikal yang diciptakan oleh kaum imperialis dari masa ke masa. Mereka juga yang menjadi korban pertama sikap intoleran dan hoax.

Di Indonesia dan Malaysia, cap radikalisme dan intoleran berkembang bersamaan dengan digunakannya kembali hoax sebagai senjata politik, sejak 2012. Khususnya, ketika pemburu kekuasaan membentuk Cyber Warrior dan Cyber Trooper, yang masih berlangsung sampai saat ini.

“Jalan cepat memerangi hoax bisa dilakukan dengan meniadakan Cyber Warrior dan Cyber Trooper Team,” ujar Hanifah.

Selebihnya, sekaligus memperbaiki UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) yang masih memberlakukan pasal hatzaai artikelen - untuk memberangus kritik kepada kekuasaan, seperti yang berlaku di jaman penjajahan.

“Bagaimana mengatasi radikalisme? Benahi persoalan dasarnya: Ketimpangan sosial dan ekonomi, Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Ketidak-adilan dalam banyak hal termasuk dalam memperoleh lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Makmurkan rakyat, tegakkan keadilan!” kata Hanifah.

 Untuk itu pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, wajib membangun kesadaran kolektif sebagai ummatan washata. Pelihara spirit persatuan dengan menghidupkan nalar dan naluri yang sehat. (lms)

Praktisi Hukum: UAS Tidak Perlu Minta Maaf

Sebelumnya

Amien Rais Warning Jokowi: Jangan Kemaruk dengan Ibu Kota Baru

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional