Rocky Gerung Belum Hadiri Pemeriksaan, Buni Yani Minta Penangguhan Eksekusi
Rocky Gerung (kiri) dan Buni Yani
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Sejatinya hari ini pengamat dan kritikus kebijakan Rocky Gerung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor kasus AlQuran adalah fiksi namun dia belum menghadiri panggilan. Selain kasus Rocky, hari ini juga tersangka pelanggaran UU ITE Buni Yani mengajukan penangguhan penahanan atas eksekusi penahanan oleh jaksa. 
 
 Rocky belum menghadiri panggilan pemeriksaan karena masih berada di luar kota. Pengacara Rocky Gerung, Haris Azhar,  membenarkan kliennya belum bisa memenuhi panggilan karena sedang di luar kota. 
 
 “RG sudah ada jadwal acara di luar kota,” kata Haris Azhar, kuasa hukum Rocky, lewat pesan pendek,   Kamis (31/1). 
 
 Bersama Abdul  Qadir, Haris diminta menjadi pengacara Rocky untuk berkomunikasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. Hasil komunikasi, pemeriksaan diagendakan ulang.  Kapan?
 
“Besok siang (Jumat, 1/2),” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pembelaan Hukum dan HAM Lokataru itu.

Rocky Gerung dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Permadi, pada 11 April 2018 terkait  pernyataan Rocky dalam acara siaran langsung Indonesia Lawyers Club di TV One pada Selasa malam, 10 April 2018, yang menyebut AlQuran adalah fiksi. 

Sementara itu, Buni Yani sudah menyiapkan tiga point bantahan atas pemanggilan eksekusi penahanan  dirinya, besok, Jumat (1/2),  Buni akan menjalani  eksekusi penahanan atas perintah Kejaksaan Negeri Depok setelah kasasi Buni ditolak Mahkamah Agung.

Buni bersama pengacaranya, Aldwin Rahadian, menyiapkan bantahan kepada Mahkamah Agung. Tiga poin itu adalah pertama, penolakan kasasi oleh MA itu sumir. Tidak ada yang specifik, hanya menyebut kasasi ditolak. 

Putusan itu tak memiliki narasi penahanan. Atas dasar itu, ia menilai Kejaksaan Negeri Depok tidak berhak mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi penahanan,” kata Aldwin. 

Point kedua, menurut Aldwin Rahadian, fakta dalam putusan Kejari Depok salah menyebutkan umur Buni Yani. Cacat hukum, karena umur Buni Yani 50 tahun tapi ditulis 48 tahun. 

Point ketiga adalah dasar pertimbangan yang berubah-berubah dalam menyebutkan pasal 32 ayat 1 UU IT.  “Ada yang ditulis melakukan transmisi, ada yang enggak ditulis. Tidak standar,” ucapnya.

Buni Yani menyatakan, selama pihaknya telah menyiapkan bantahan, Kejaksaan tidak berhak melakukan penahanan. Apalagi selama ini dirinya kooperatif. (lms)

Sekjen DPR RI Diperiksa KPK Terkait Kasus Romahurmuziy

Sebelumnya

KPK: Amplop “Serangan Fajar” Bowo Sidik akan Dibuka

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum