Petisi Tolak RUU PKS Sudah Diteken 134.546 Warga
KOMENTAR

TILIK.ID,  Jakarta — Rancangan  Undang Undang Penghapusan Kerasan Seksual (RUU PKS) mendapat penolakan keras  publik. Itu karena RUU tersebut mangabaikan norma susila, norma agama,  dan berbenturan dengan UU seperti UU Perkawinan dan lainnya. 

Tak hanya itu, isi RUU itu pun berpandangan bahwa pengontrol tubuh perempuan adalah perempuan. Perempuan harus bebas dari kekerasan seksual dan harus dilindungi oleh hukum 
memang harus demikian adanya. 

Namun di balik itu, tidak ada pengaturan kejahatan seksual.  Yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama.  Tidak ada diktum hukuman yang bisa menjerat  kejahatan seksual kecuali kekerasan seksual semata.

Penolakan publik itu dituangkan pada laman petisi yang ditandatangani melalui change.org yang disebar secara berantai. Sampai berita ini ditulis sudah ada 134.546 orang yang memberikan tanda tangannya. 

Pada halaman alasan, penolak RUU PKS ini memberikan beragam alasan.  Afif Bajibnur ikut menandatangani petisi penolakan karena punya keluarga yang harus dilindungi. 

“Saya menolak UU Penghapusan Kekerasan Seksual karena saya punya keluarga yang harus di mlindungi,” katanya. 

Ela Sufiana lebih simpel ketika menandatangani petisi tersbut.  “Zinah akan mengakibatkan kehancuran bangsa,” tulisnya. 

Sedangkan Ani Sulistyowati memberikan alasannya menyebut  ingin anaknya dan anak-anak negeri ini tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dalam beragama dan dalam pendidikan.

“Jangan sampai zinah dilegalkan hanya karena suka sama suka,” tambah Santi  Nuraini. 

Penolakan publik ini memang beralasan. Sebab, dalam RUU itu mengandung banyak pasal yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama. 

Misalnya pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum. Sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan. Zina boleh kalau suka sama suka.

Suami bisa kena jerat hukum ini jika mencolek istri walau istri sedang  tidak sedang ingin dicolek. 

Pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum, sedangkan yang sukarela diperbolehkan. Bahkan, seorang ibu yang memaksakan anak perempuannya untuk berhijab, bisa dijerat hukum. 

Dalam UU PKS ini, relasi yang dibahas adalah relasi kuasa berbasis gender. Artinya  lelaki boleh berhubungan badan dengan sesama lelaki, asal suka sama suka.

Kalimat-kalimat  hukum yang tertera dalam draft tersebut seolah menipu awam, padahal konsekwensi dari hal tersebut adalah seks bebas.

Jenis RUU ini adalah inisiatif  dari anggota legislatif. Sudah digodok untuk disahkan segera di sidang paripurna.

Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) sudah berkali-kali mengkaji draft UU ini malalui seminar dan diskusi. Disimpulkan bahwa RUU ini melanggar nilai kebenaran, norma, susila dan mengganggu keadilan bagi keluarga Indonesia.  

“Dilihat dari segi mana pun, apalagi dari segi agama adalah perbuatab keji walaupun dilandasi suka sama suka. Karena perbuatan itu adalah dosa besar,” kata Koordinator Presidium MN FORHATI Hanifah Husein, Rabu. (lms)

Ahmad Dhani: Saya Tidak Sedang Menjalani Vonis, Kenapa Ditahan?

Sebelumnya

UAS akan Dipanggil sebagai Korban di Sidang ITE

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum