Ini Daerah Tertinggi Tingkat  Penerimaan Hoaks
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengatakan berdasarkan survei lembaganya tahun 2018, ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi yaitu Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

“Tiga daerah tersebut tinggi tingkat penerimaan terhadap hoaks terkait bangkitnya komunisme, kriminalisasi ulama, dan masuknya jutaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China,” kata Amin dalam diskusi bertajuk “Hoax, Integritas KPU dan Ancaman Legitimasi Pemilu”, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan survei LIPI tersebut ingin memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Hasilnya menurut dia, di daerah yang memiliki afiliasi dengan Islam politik, sangat tinggi tingkat penerimaan informasi hoaks.

“Agama menjadi paham yang berikan dasar keyakinan bahwa komunisme adalah salah, dan itu digunakan tentara di era orde baru untuk mengkampanyekan paham anti-komunisme,” ujarnya.

Dia menjelaskan Islam politik yang dimaksud adalah memiliki afiliasi dengan Masyumi, sehingga mereka antipati terhadap komunisme dan di daerah yang partai tersebut menang di Pemilu 1955, angka anti-komunismenya tinggi seperti Jawa Barat.

Namun, dia menilai, di beberapa daerah yang pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) sangat kuat, maka daya tahan terhadap isu hoaks komunisme sangat tinggi seperti di Jawa Timur.

“PBNU bahkan sudah mengatakan kalau isu kebangkitan PKI itu hoaks, kalau ditarik ke belakang, di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ada usaha rekonsiliasi dan berkali-kali dikatakan bahwa PKI sudah kalah dan tidak mungkin bangkit kembali,” ucapnya.

Selain itu, dia menilai ormas seperti Muhammadiyah bersikap ambivalen terkait isu hoaks komunisme yaitu tidak memberikan ketegasan sikap apakah kebangkitan PKI itu hoaks atau tidak.

Akibatnya menurut dia, masyarakat di akar rumput tidak punya dasar referensi mengecek apakah hoaks PKI itu benar atau tidak. (imb/lma/an)

Praktisi Hukum: UAS Tidak Perlu Minta Maaf

Sebelumnya

Amien Rais Warning Jokowi: Jangan Kemaruk dengan Ibu Kota Baru

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional