Paspor Gus Nur Ditarik,  LBH Pelita Umat Bereaksi Keras
Achmad Khozinuddin (kedua dari kiri) dan Chandra Purna Irawan (kedua dari kanan) dalam keterangannya, Rabu (9/1).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta — Ustads Sugi Nur Raharja alias Gus Nur alias Cak Nur mendapat perlakuan tak semestinya. Paspornya ditarik oleh pihak Imigrasi atas surat Kapolri. Akibatnya pGus Nur tak dapat memenuhi  undangan dakwah di luar negeri.

Salah satu agendanya di luar negeri adalah dakwah di Australia yaitu di Sidney, Perth, Mealbourne, dan Bisborne. Itu dijadwalkan dari tanggal 27 Januari sampai 27 Februari 2019.

Namun, Selasa kemarin,  8 Januari 2019, Gus Nur mendapat informasi berupa kiriman foto surat yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tentang Penarikan Sementara Paspor R.I. atas nama Sugi Nur Raharja.

Sebelumnya, Gus Nur juga pernah dicekal tidak bisa melaksanakan agenda dakwah Islam di Hongkong. Padahal, sejak tahun 2005 Gus Nur sudah rutin melaksanakan kegiatan dakwah di Hongkong tanpa kendala.

Atas tindakan Imigrasi tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat angkat suara. Dalam pernyataannya,  Ketua Umum Achmad Khozinudin dan Sekretaris Jenderal Chandra  Purna Irawan menyampaikan protes keras atas tindakan Imigrasi tersebut. 

“Kami menyampaikan protes keras atas tindakan penarikan sementara paspor atas nama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, sekaligus menyayangkan tindakan Kepala Kepolisian RI yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP/1956/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, sehingga Ditjen Imigrasi Kemenkumham R.I. melakukan Penarikan Paspor Sementara atas nama Sugi Nur Raharja pada tanggal 18 Desember 2018,” kata Achmad Khozinudin yang didampingi Chandra Purna Irawan dan dua pimpinan lainnya, Rabu (9/1). 

Dikatakan, Gus Nur sedang dalam ujian kasus dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada Gus Nur baik di Polda Palu dan Polrestabes Surabaya yang telah menjadikan status Gus Nur sebagai Tersangka. 

Tetapi, kata Khozinudin,  proses penarikan paspor sementara bukanlah syarat tindakan yang wajib dilakukan oleh penyidik, sebagaimana proses penahanan tersangka yang tidak wajib dilakukan. 

“Karena itu, tindakan penarikan paspor sementara terhadap Gus Nur ini tergolong tindakan berlebihan, over phobia, unjuk power sebagai aparat penegak hukum, padahal patut diduga berpotensi melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia,” katanya.

Dia mengatakan, aktivitas yang dilakukan Gus Nur baik di dalam negeri maupun di manca negara adalah aktivitas yang diakadkan untuk melayani umat, melaksanakan misi dakwah Islam. Sementara, dakwah adalah aktivitas ibadat sesuai ajaran Islam yang dijamin konstitusi Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” ujarnya. 

Aktivitas dakwah Gus Nur di mancanegara seperti di Australia, otomatis terhambat dan tidak bisa dijalankan secara bebas karena ada surat penarikan paspor ini. 

“Padahal, dalam waktu dekat Gus Nur juga telah terjadwal akan melalakukan ibadah Umroh, mengunjungi Baitullah, dan telah memenuhi keseluruhan syarat dan kelengkapannya,” kata Achmad Khozinudin.

LBH Pelita Umat menghimbau kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk meninjau kembali keputusan penarikan paspor sementara ini. 

“Negeri ini telah banyak mengalami musibah dan bencana, jangan sampai serangkaian tindakan yang dapat menghalangi sempurnanya dakwah Islam menjadi potensi pemicu murka Allah SWT dan sebab turunnya azab,” ujarnya. (lms)

Video Saat Tim Hukum Prabowo-Sandi Berdoa di Mushola MK Sebelum Sidang

Sebelumnya

Ini Daerah yang Diajukan Prabowo-Sandi Jika Tidak Mendiskualifikasi Paslon 01

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel News