Pembelaan Ditolak, Ahmad Dhani Ajukan Tanggapan
Ahmad Dhani
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta —  Ahmad Dhani melalui kuasa hukumnya akan mengajukan duplik atau tanggapan terdakwa untuk menanggapi penolakan jaksa terhadap isi pembelaan yang diajukan musisi tersebut dalam persidangan kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua tim kuasa hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko menyampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan jaksa terhadap pledoi, Senin, pihaknya merasa perlu menyampaikan sikap terhadap penolakan jaksa.

Dalam kesempatan itu, Hendarsam meminta majelis hakim yang diketuai Ratmoho untuk memberi kesempatan kepada pihak kuasa hukum waktu satu minggu guna menyusun dokumen duplik.

Usai permintaan diajukan, Hakim Ketua Ratmoho menetapkan, sidang dengan pembacaan duplik dilanjutkan pada 14 Januari.

Jaksa dalam pembacaan repliknya, Senin, menolak seluruh isi pembelaan yang dibacakan Ahmad Dhani pada sidang 26 November 2018.

Jaksa Dwiyanti menyebut, isi pembelaan Ahmad Dhani merupakan curhat (curahat hati) atau pendapat pribadi yang tidak terkait dengan isi dakwaan.

Dalam tanggapannya, jaksa turut menjawab beberapa keberatan yang diajukan Ahmad Dhani. Salah satunya terkait kerugian riil yang disebabkan oleh cuitan musisi itu dalam media sosial Twitter.

Jaksa yang turut mengutip isi Surat Edaran Kapolri No.SE/6/IX/2015 berpendapat, cuitan Ahmad Dhani berpotensi merugikan pihak tertentu.

Dalam surat edaran itu disebutkan, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan dengan ujaran kebencian dapat mengakibatkan kebencian kolektif yang mengakibatkan pengucilan, diskriminasi, kekerasan hingga genosida.

Dari berbagai pertimbangan itu, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap menuntut Ahmad Dhani dua tahun penjara, karena dianggap telah melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (grtm/lma/an)

Pakar Hukum Tata Negara: Chief Law Enforcement Bukan Bentuk Intervensi

Sebelumnya

Jangan Hubung-hubungkan Peran Yusril soal Pembebasan Ba’asyir

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Hukum