MADECENG
Syamsuddin Ch Haesy
KOMENTAR

Oleh: Syamsuddin Ch Haesy

KEJAYAAN  suatu bangsa, bergantung pada sejauhmana pemimpinnya, secara konsisten dan konsekuen melaksanakan komitmen: menyejahterakan rakyat dalam frame pemikiran adil dan makmur.
Untuk itu, dalam menjalani kepemimpinannya, seorang pemimpin sangat perlu berdialog dengan hati nuraninya yang paling jernih.

Dalam tradisi kearifan lokal di lingkungan budaya Bugis, dikenal isyarat, “madêcêng kalawing ati.”

Pemimpin sebagai pengarah, pemerintah sebagai pengayom rakyat, dan seluruh rakyatnya melaksanakan peran dan fungsi masing-masing, dengan mengamalkan perangai yang mewujud dan berkembang dari dialog dengan hati nuraninya.

Madêcêng atau dialog internal manusia dengan hati nuraninya sendiri, adalah proses yang semestinya selalu dilakukan seorang pemimpin. Terutama dalam melakukan proses pengambilan keputusan strategis.

Baik karena hal itu akan memberi ruang kontemplasi untuk melihat korelasi suatu keputusan terhadap berbagai dampak yang bakal ditimbulkannya. Maupun dalam konteks pencapaian kualitas suatu keputusan, yang berdampak langsung kepada rakyat. Hal ini, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang luas dan melukai hati rakyat.

Dari sudut pandang inilah, kita memandang berbagai kasus yang mencuat ke permukaan hidup sehari-hari, ditimbulkan oleh keputusan yang mengabaikan pentingnya dialog hati nurani. Akibatnya, terjadi (dan dirasakan) ketidak-adilan di mana-mana.

Kepala desa dipidanakan hanya karena dia, bersama rakyatnya berfoto welfie dengan idolanya, yang kebetulan menyandang status sebagai calon Wakil Presiden. Tetapi Kepala Daerah yang berjelas-jelas menyatakan dukungan kepada Calon Presiden petahana, dianggap wajar saja bersikap demikian. Padahal, sebagai Kepala Daerah (yang melekat pada jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dalam konteks fastoen politik, semestinya mereka melepaskan diri dari dukung mendukung.

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan para wakilnya) dipilih oleh rakyat untuk hanya loyal kepada rakyatnya. Meminjam istilah Presiden AS - Kennedy, “Berakhir loyalitas kepada partai, ketika sumpah jabatan usai diucapkan. Karena yang ada hanyalah loyalitas kepada rakyat.”

Dalam melakukan madêcêng kalawing ati, pemimpin dan rakyatnya berkhidmat kepada rakyat. Seluruh kebijakannya, wajib hanya berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam konteks ke-Indonesia-an kita, kepentingan publik harus terakomodasi dalam agenda republik, yang cerminannya terdapat pada keputusan para pemimpinnya dan kebijakan formal pemerintahan yang dipimpinnya. Itu sebabnya, parameter kinerja atas mereka, kudu berbasis kapasitas dan kompetensi, termasuk profesionalitasnya.

Dialog hati nurani melahirkan takaran kinerja seorang pemimpin, berdasarkan kompetensi dan kapasitas fungsinya. Takaran kepemimpinan agar “tidak terlalu manis dan tidak terlalu pahit.”

Datu Soppeng berwasiat: “Janganlah kau terlalu manis, dan jangan pula terlalu pahit. Jika kau terlalu manis, kau akan ditelan. Jika kau terlalu pahit, kau akan dimuntahkan.”

Proporsionalitas dan profesionalitas merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dalam memutuskan kebijakan strategis.

Madêcêng memungkinkan delapan nilai dasar tata kelola negara dimanifestasikan. Yaitu: melempukpi (memelihara kejujuran); makkeda tongeppi (berkata benar); magettengpi (teguh pada pendirian yang benar); melêlengpi (tahu diri); masempopi (bermurah hati); manyameng-kininnawapi (bersikap ramah); waranipi (memelihara keberanian); dan, temmappasilaingeppi (tidak pilih kasih).
Kedelapan nilai itu, bila diulangkaji di tengah pusaran arus global ke depan, akan menghadirkan pemerintah yang sungguh berkomitmen pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam satu tarikan nafas.

Kita, sebagai rakyat, pemilik sah republik ini, amat perlu menjadikan delapan nilai dasar itu sebagai tolok-ukur dalam menilai, siapa kelak sosok yang akan kita beri amanah untuk memimpin kita. |

Menanti Debat Sesungguh Debat

Sebelumnya

Debat Capres Bukan Pangkeng Sentak Sengor

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Imaji Sem