KAHMI: Pemerintah Harus Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Kordinator Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva (kanan) didampingi Sekjen Manimbang Kahariady (tengah) dan Bendahara Umum MN KAHMI Nasir Biasane saat memberikan keterangan pers di KAHMI Center Jakarta, Ka
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta—  Majelis Nasional Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ikut bersuara atas penyerangan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua. Penyerangan itu sedikitnya menewaskan 30 pekerja dan seorang  prajurit TNI. 

Koordinator Presidium MN KAHMI Hamdan Zoelva secara tegas mengutuk keras aksi biadab OPM itu.  

“Kami mengutuk keras aksi keji tanpa perikemanusiaan kelompok separatis OPM itu,” ujarnya dalam jumpa pers di KAHMI Center, Jakarta, Kamis (6/12).

Karena itu, KAHMI mendesak agar pemerintah menggolongkan OPM sebagai organisasi teroris di negeri ini. Dengan itu, Hamdan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas mereka.

“Kami mendesak pemerintah untuk menetapkan OPM sebagai organisasi teroris,” tegas Hamdan.

“Sudah terlalu banyak korban sipil dan aparat negara  akibat tindakan kekerasan dan terorisme di Papua,” pungkasnya. 

Pemerintah sejauh ini kurang bereaksi keras terhadap OPM. Padahal, tak sekali ini OPM mengganggu bangsa ini melalui gerakan-gerakan politiknya. 

Pemerintah malah hanya menyebut kelompok separatis itu sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB.  Padahal OPM bukanlah kelompok kriminal, tapi sebenarnya adalah kelompok separatis peronrong negara.

Menurut Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI dan Sekjen LBH Pelita Umat  Chandra Purna Irawan,SH.,MH, penyebutan  KKB itu tidak lah tepat, karena yang namanya kelompok kriminal tujuannya tak jauh dari motif ekonomi, pengakuan eksistensi diri dan sosial. 

“Sementara  OPM  adalah gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia atau dipandang sudut hukum pidana adalah makar,” kata Chandra Purna Irawan kepada TILIK.ID, Rabu (5/12). 

Karena itu, Chandra juga meminta pemerintah bertindak tegas karena penyerangan di Nduga dan aksi lainnya telah menyerang kedaulatan bangsa.  (lms)

Suap dan Gratifikasi Dianggap Wajar Jika Meningkat

Sebelumnya

Zulkifli Hasan: Jika Kita Pecah, Sama Saja Menghancurkan Perjuangan Pendiri Bangsa

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional