Istilah KKB Wujud Ketidakberanian Pemerintah Berantas Separatis OPM
KOMENTAR

TILIK.ID,  Jakarta— Peristiwa atau tragedi pembunuhan puluhan pekerja proyek jalan di Kabupaten Nduga Papua oleh  kelompok separatis  OPM sangat dikutuk. Peristiwa itu sendiri, seperti tidak menjadi urusan serius pemerintah dan aparat. 

Apa karena pemerintah takut? Atau tak berdaya atas banyaknya kepentingan asing di sana? 

Ketua eksekutif nasional BHP KSHUMI yang juga Sekjen LBH Pelita Umat,  Chandra Purna Irawan,SH.,MH memberikan pandangan hukum atas peristiwa yang mengoyak-ngoyak eksistensi bangsa Indonesia itu. 

“Saya turut berduka atas meninggalnya saudara kita yang diduga ditembak oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Palu sebanyak 32 orang itu,” kata Chandra melalui pernyataan  tertulisnya kepada TILIK.ID, Rabu siang. 

Chandra selanjutnya menyatakan  tidak tepat jika disebut KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Penyebutan ini bentuk ketidak beranian negara menindak dengan tindakan yang lebih seperti pernah dilakukan terhadap GAM (Gerakan Acheh Merdeka). 

“Saya menduga bahwa hal ini karena banyak negara asing yang turut serta memantau situasi di Irianjaya atau Papua,” ujarnya. 

Penyebutan KKB, menurut Chandra, tidaklah tepat, karena yang namanya kelompok kriminal tujuannya tak jauh dari motif ekonomi, pengakuan eksistensi diri dan sosial. Tindakannya murni berupa perbuatan kriminal atau kejahatan. 

“Sementara yang terjadi di Papua lebih tepat disebut OPM (Operasi Papua Merdeka) atau Gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia atau dipandang sudut hukum pidana adalah makar,” katanya. 

Dalam konteks gerakan separatis, kata dia, makar diatur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa: “Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.)”

Pasal 106 KUHP di atas, yang menjadi objek penyerangan adalah kedaualatan atas daerah negara. Dimana kedaualatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu,  Pertama, menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing. 

“Kedua, memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri,” kata Chandra lagi.

Terkait sebanyak 31 pekerja meninggal dunia karena ditembak atau dieksekusi terjadi karena diduga para pekerja tersebut melihat dan memphoto upacara peringatan gerakan Papua Merdeka.  Jadi jelas bahwa mereka bukan KKB tetapi separatis atau pemberontak.

“Atas kejadian tersebut,  siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja mereka OPM, tetapi pemerintah pun patut bertanggungjawab karena menganggap mereka hanya pelaku kriminal bukan gerakan separatis,” pungkas Chandra. (lms)

Suap dan Gratifikasi Dianggap Wajar Jika Meningkat

Sebelumnya

Zulkifli Hasan: Jika Kita Pecah, Sama Saja Menghancurkan Perjuangan Pendiri Bangsa

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Nasional