Universitas Jember Bukan UGM, Diskusi Politik Bisa Digelar di Kampus
Seminar Nasional di Universitas Jember, Sabtu (10/11).
KOMENTAR

TILIK.ID, Jakarta— Ingat ketika Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, khususunya Fakultas Peternakan,  melarang diskusi politik “Kepemimpinan Milenial”? Kasus itu dianggap  preseden buruk  bagi dunia kampus. 

Kasus itu pun menjadi besar karena dua pembicara yakni Ferry Mursyidan Baldan dan Sudirman Said seperti “dicekal”
masuk UGM untuk bicara kepemimpinan.

Menjadi besar lagi karena TVOne langsung menjadikan sebagai tema Indonesia Lawyers Club oleh Karni Ilyas.  Ferry MB dan Sudirman Said tampil bersama nara sumber lain, termasuk juru bicara dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi.

Ferry M Baldan saat di ILC itu mengatakan masalah pelarangan di UGM seperti berkah, karena dari peristiwa ini dirinya langsung mendapat  9 undangan dari kampus-kampus lain untuk hadir sebagai pembicara. 

Salah satunya yang mengundangnya adalah Universitas Jember. Undangan itu dipenuhi Ferry MB  dan pembicara lain seperti Ahmad Muqowwam, Ali Masykur Musa, dan Wasisto Raharjo Jati. 

Diskusi berbentuk seminar di Universitas Jember itu pun bertema politik, yakni “Signifikansi Politik Digital dalam Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019”.

Seminar  pada  Sabtu (10/11) di Universitas Jember itu pun berlangsung ramai, diikuti banyak peserta, mahasiswa dan sebagian civitas akademica Universitas Jember. 

Ferry M Baldan dalam pengantar disukusi nasional itu mengatakan,  digitalisasi dalam kehidupan kita hari ini adalah suatu keniscaayaan, bahkan terjadi proses revolusioner pada hampir semua sisi kehidupan kita.

“Perkembangan IT telah menghadirkan perangkat digital yang banyak merubah dan memudahkan kehidupan kita saat ini,” katanya.

Dalam konteks Politik, manurut mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN ini,  kemajuan IT terasa kuat mempengaruhi dalam mekanisme, proses bahkan rasa (taste) dalam berpolitik.

“Namun penggunaan tools IT, kadang juga membuat mekanisme dan proses politik menjadi ‘kering’ dan menjauhkan politik sebagai sebuah art (seni),” bebernya.

Sebagai ajang kontestasi maka Digitalisasi Politik menghadirkan manfaat besar, bahkan dapat mengoptimalkan beberapa tahapan dalam pemilu.

Sebaliknya, jika keliru dalam menggunakan tools digital, akan membuat proses politik berpotensi menjadi ruang konflik antar peserta pemilu dan  peserta pemilu dengan penyelenggara.

“Digitalisasi politik dalam tahapan kampanye dan kontrol penghitungan suara akan menambah kualitas sebuah pemilu,” kata mantan anggota DPR hasil tiga pemilu ini.

Hanya saja, kata Ferry, dalam penggalangan dan media interaksi dalam pemilu, digitalisasi politik justru berpotensi membuat masalah baru.

“Penggunaan mekanisme e-voting karena basis data pemilih sebagai prasyarat pokok, belum tertata secara digital.  Data penduduk dibangun dengan Sistem Administrasi Kependudukan belum valid,” ujarnya.

Tapi dalam  konteks kampanye, digitalisasi politik menjadi tools yang sangat memudahkan bahkan mengefektifkan kegiatan kampanye, misalnya penyebaran  visi, misi dan komitme dalam jangkauan yang luas.
 
 Dalam pengawalan terhadap hasil pemungutan suara, dengan keserentakkan pelaksanaan pemilu, maka peserta dapat menyampaikan laporan lengkapnya melalui Saksi di TPS seperti jumlah pemilih yang datang, jumlah surat suara yang rusak dan sisa surat suara dan hasil penghitungan sara pada tiap jenis pemilihan.
 
 Namun begitu, digitalisasi politik cenderung mengabaikan proses interaksi dan relasi sosial peserta pemilu, dan cenderung bertindak pragmatis dan instan.  
 
 Juga melupakan bahwa kampanye adalah kemampuan mempengaruhi  pemilih dalam sebuah interaksi peserta pemilu dengan masyarakat. Keharusan memiliki social capital dilupakan dan cenderung mewajibkan dirinya memiliki financial capital. 
 
 “Hal ini membentuk pola hubungan yang transaksional dalam menjalankan tugas kenegaraan,” katanya. (lms)

Akademisi Khawatir Terjadi Pembusukan Demokrasi

Sebelumnya

Sekjen Parpol Koalisi Prabowo-Sandi Datangi KPU

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Politik