Pemerintah dan DPR Sepakat Nilai Tukar Rp15 Ribu/USD
Mata uang dollar yang diperdagangkan (foto: istimewa)
KOMENTAR


TILIK.ID, Jakarta-- Badan Anggaran (Banggar)  DPR RI dan Pemerintah yang di wakili Menkeu Sri Mulyani mencapai sejumlah kesepakatan perubahan saat membahas asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Diantaranya mengubah asumsi nilai tukar rupiah, dari yang dari Rp14.500 menjadi Rp15.000 per dolar AS dalam RAPBN 2019 tersebut.


Keputusan yang disepakati kedua belah pihak ini sesungguhnya merevisi kembali kesepakatan terhadap besaran nilai tukar rupiah pada asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2019 yang telah diputuskan sebelumnya sebesar Rp14.500 per dolar AS.  


"Sesuai dengan usulan kawan- kawan, Selasa kemarin kita hanya menyetujui pada asumsi dasar ekonomi makro terkait nilai tukar rupiah ini saja. Sedangkan posturnya kita akan lanjutkan pembahasannya hari ini," ujar Pimpinan Banggar Said Abdullah dikomplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (17/10).


Said mengatakan, pembahasan terkait usulan perubahan asumsi dasar pada nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 ini memang harus segera diputuskan pada pekan ini. Karena sesuai dengan jadwal, pekan depan sudah harus kembali di pembahasan tingkat komisi dan pada 29 Oktober 2018 harus sudah selesai semua.


Ia menambahkan,  meskipun Banggar telah menyepakati adanya perubahan besaran nilai tukar rupiah pada asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2019 sebesar Rp15.000, tetapi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter masih harus memberikan penjelasan secara tertulis mengenai kalkulasi dan prediksi terkait perubahan asumsi nilai tukar tersebut.


"Dengan begitu kita bisa semakin yakin kenapa asumsi nilai tukarnya harus berubah sedemikian. Ini kan kita berkutat itu karena kita belum yakin," ujarnya.


Sementara itu,  untuk asumsi dasar ekonomi makro lainnya tetap sama seperti hasil keputusan di Rapat Panja A, yakni terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% yoy, inflasi 3,5%, lalu tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3%, harga minyak mentah Indonesia US$70 per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari, lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari, dan cost recovery 10,22%.


Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, bahwa antara pemerintah dan DPR pada dasarnya memiliki keinginan yang sama untuk dapat segera menyelesaikan pembahasan RUU APBN 2019 sebagai instrumen fiskal Indonesia dalam menghadapai ketidakpastian global saat ini.


"APBN sebagai instrumen fiskal ini tidak seperti BI di mana beliau bisa setiap minggu atau bahkan harian bertemu untuk menyikapi pergerakan pasar dan menetapkan kebijakan moneter di mana Gubernur BI selalu bisa memilih kebijakan stabilisasi yakni suku bunga intervensi dan nilai tukar," ujarnya.(jay)

Pasar Saham Australia Dibuka Menguat

Sebelumnya

Rupiah Bergerak Melemah Tipis ke Posisi Rp 14.602 per USD

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Ekonomi